JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli menyebut bahwa amnesti kepada Hasto Kristiyanto mantan Sekretaris Jenderal, tidak mengubah sikap partainya kepada pemerintah.
Ia menyatakan PDIP akan menjadi partai penyeimbang. Dengan posisi itu, PDIP bukan bagian dari koalisi maupun oposisi, sebab Indonesia menurutnya tak menganut dua sistem tersebut.
“Dari awal posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, tidak bagian koalisi dan juga tidak bisa menjadi oposisi, karena Ibu Megawati konsisten dengan sistem ketatanegaraan kita yang tak mengenal oposisi dan koalisi,” Guntur Romli menyampaika keterangannya, Minggu, 3 Agustus 2025.
Ia bahkan menyebut sikap partainya itu telah diputuskan dan tertuang dalam rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada 2024 lalu. Dan hal itu tak berubah meski Hasto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
“Meski Mas Hasto dapat amnesti posisi PDI Perjuangan tetap tidak berubah,” katanya dikutip dari cnnindonesia.com.
Bukan Transaksional
Guntur menyebut Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bukan pemimpin transaksional. Namun menurutnya, PDIP akan terus mendukung program pemerintah yang pro terhadap masyarakat.
Sebaliknya ia mengatakan, Megawati tak akan segan mengkritik program pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.
“Kalaupun mendukung program pemerintah Presiden Prabowo, Ketua Umun kami, Ibu Megawati memberikan syarat program yang prorakyat, kalau tidak akan tetap melakukan kritik,” ujarnya.
PDIP juga telah menegaskan sikap partainya dalam Kongres V di Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025. Megawati yang terpilih kembali sebagai ketua umum, menyebut partainya tidak memosisikan diri sebagai oposisi pemerintahan, melainkan sebagai partai penyeimbang.
Dikatakan, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan. Melainkan, soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan Soekarno.
“PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” Megawati menekankan. (*)
