JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ambil alih polemik empat pulau yang diperebutkan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut).
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, langkah tersebut, berdasarkan hasil komunikasi antara DPR dan Presiden RI.
Dikatakan, Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa presiden (akan) mengambil alih persoalan batas pulau yang menimbulkan dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” kata Dasco kepada wartawan, Sabtu, 14 Juni 2025 dikutip dari detik.com.
Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra ini menyatakan, Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan. “Setelah itu”, kata Dasco, “Prabowo menyampaikan keputusannya,” seraya menambahkan, “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh presiden tentang (status) hal itu,” katanya.
Jadi Kisruh
Keberadaan empat pulau tersebut kini menjadi kisruh karena disebut masuk wilayah Sumut. Padahal awalnya merupakan bagian dari wilayah Aceh.
Empat pulau yang kini masuk wilayah Sumut tersebut adalah, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata mendukung klaim Bobby Nasution Gubernur Sumut, lewat Keputusan Mendagri, yang terbit pada 25 April 2025.
“Proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum 2022, jauh sebelum Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah menjabat. Pada 2022, beberapa kali telah difasilitasi rapat koordinasi dan survei lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, dalam keterangannya, Senin, 26 Mei 2025.
Pihak Pemprov. Aceh pun menolak keputusan tersebut. Peninjauan ulang keputusan tersebut sampai saat ini masih diperjuangkan. Pihaknya masih berupaya agar keempat pulau kembali masuk wilayah administratif Aceh.
Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lantas memberikan penjelasan polemik status empat pulau yang sedang diperebutkan kedua pemprov. bertetangga.
Kemendagri sudah menjelaskan, kisruh empat pulau tersebut bermula adanya perubahan nama pulau yang diajukan Pemerintah Provinsi Aceh pada 2009 silam.
Safrizal menyebut pada saat itu, Tim Nasional Pembakuan Rupabumi, Kemendagri mendapati ada 213 pulau di wilayah Sumut.
Dikatakan lebih lanjut, jumlah tersebut, termasuk Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang.
“Hasil verifikasi tersebut, mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatra Utara, lewat surat nomor 125, tahun 2009 yang menyatakan bahwa Provinsi Sumatra terdiri 213 pulau, termasuk empat pulau yang itu,” jelas Safrizal saat jumpa pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juni 2025. (*)
