JAKARTA – Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membangun proyek satu juta unit rumah yang berasal dari investasi Qatar Qilaa International Group. Proyek ini sebagai bagian dari Program Tiga Juta Rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengungkap dua BUMN tersebut adalah, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Perum Perumnas. “Untuk lahan, kami sudah menyampaikan beberapa aset BUMN dari KAI dan Perumnas,” katanya ketika bertemu Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Sabtu, 11 Januari 2025.
“Kemudian saya juga menyampaikan kepada Setneg dan Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN,” lanjutnya seperti dilansir Tribunnews.com.
Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, telah mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto, terkait tindak lanjut investasi dari Qatar ini. Presiden meminta agar segera disiapkan tim lengkap untuk menyiapkan legalitasnya.
Dalam aspek legalitas, Ara menyatakan, melibatkan Kementerian Hukum untuk menyiapkan semua dasar aturan pelaksanaan di sektor perumahan. “Dari segi aturan hukum, yaitu hukum yang ada di Indonesia, harapan saya juga Kementerian Hukum juga bisa dilibatkan,” ujarnya.
Disaksikan Presiden
Perwakilan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait pada Rabu, 8 Januari 2025 melakukan penandatanganan MoU Proyek Pembangunan Satu Juta Rumah ini, disaksikan langsung Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.
Menurut Ara, kerja sama pembangunan satu juta unit rumah ini dilakukan dengan skema G to G. Dalam proyek ini, tugas pemerintah adalah menyiapkan lahan yang dimiliki negara.
“Pak Erick akan siapkan dari PTP, KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata,” katanya.
Selain itu, kata Ara, pihaknya juga akan segera membawa investor Qatar untuk memahami sejumlah aturan di Indonesia.
“Juga bisa melakukan survey ke lapangan langsung, karena arahan dari presiden Prabowo, kita bekerja cepat aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek,” pungkasnya.
Sedangkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyatakan, prioritas Proyek Satu Juta Rumah ini adalah rumah susun atau vertical housing. Pasalnya problem di perkotaan adalah keterbatasan lahan.
“Jadi gini, problem perumahan di Indonesia kalau di desa-desa itu terutamanya adalah perbaikan rumah. Tapi fokus dari investasi kali ini adalah di kota dan problem perkotaan adalah rumah susun. Karena banyak daerah-daerah kumuh, daerah yang menumpuk,” katanya di Istana.
Menurut Fahri, nantinya tiap unit rumah yang dibangun paling kecil bertipe 36. Hal itu sesuai keinginan Presiden Prabowo, agar hunian untuk rakyat tidak terlalu kecil.
“Tapi memang beliau lebih prever supaya rakyat jangan kasih yang kecil, minimal (tipe) 36,” katanya.
Rencana pembangunan satu juta unit rumah tersebut akan diprioritaskan di perkotaan padat penduduk di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. (*)
