BATAM – Komisi III DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pelayanan air bersih bagi masyarakat, khususnya warga di Kelurahan Batu Merah dan Tanjungsengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Senin, 8 September 2025 siang. RDPU terkait distribusi air bersih di wilayah ini sudah beberapa kali digelar namun solusi yang dilakukan belum menuntaskan persoalan warga terkait aliran air yan sangat kecil bahkan sering mati.
Rapat yang digelar di ruang rapat DPRD Batam itu dipimpin langsung Ketua Komisi III, Muhammad Rudi ST, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi III, di antaranya Rival Pribadi SH, Muhammad Dyco Barcelona Maryon, Ir Anang Adhan, Welfentius Tindaon, Siti Nurlailah ST, Ir H. Suryanto, serta Jamson Silaban SH. Wakil Ketua Komisi I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindta, dan Sekretaris Komisi IV Hj Asnawati Atiq SE MM, juga ikut serta dalam rapat tersebut.t
Menariknya, agenda ini mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, yang hadir langsung mengikuti jalannya rapat di ruang Komisi III. Amsakar datang bersama sejumlah pejabat BP Batam, termasuk Deputi Bidang Pelayanan Umum Ariastuty Sirait dan jajaran manajemen Air Batam Hilir (ABH). RDPU juga menghadirkan perwakilan masyarakat, mulai dari ketua RW, LPM, pihak puskesmas, SMAN 14 Batam, hingga tokoh warga dari Batu Merah dan Tanjungsengkuang.
Dalam forum terbuka itu, warga kembali menyuarakan keluhannya terkait sulitnya mendapatkan aliran air bersih. Selama ini, upaya penyediaan tandon air di beberapa titik dinilai tidak efektif karena jumlahnya terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan harian. Begitu pula dengan suplai air melalui mobil tangki, yang dianggap tidak terjadwal dengan jelas sehingga menyulitkan warga untuk mengaksesnya.
“Air itu kebutuhan pokok, tapi sampai hari ini kami masih kesulitan. Saat ini tendon yang dibangun terutama yang di bagian atas, malah turun kembali ke tendon di bawah sehingga kami di atas bukit tidak kebagian air,” ungkap salah satu perwakilan warga yang hadir.
Kesulitan aliran air bersih ini tidak hanya berdampak pada ribuan rumah tangga, tetapi juga pada fasilitas umum, termasuk rumah ibadah, puskesmas, hingga sekolah. Pihak SMAN 14 Batam bahkan mengungkapkan kondisi darurat yang mereka alami. Dengan jumlah hampir seribu siswa, sekolah tersebut terpaksa memanfaatkan toilet di masjid sekitar yang juga kekurangan pasokan air.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan komitmennya untuk segera mencari solusi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah bersama BP Batam tengah bekerja keras mempercepat pembangunan infrastruktur distribusi air. “Untuk solusi jangka panjang, kita targetkan masalah distribusi bisa teratasi pada pertengahan 2026. Infrastruktur air yang sedang dibangun harus benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujar Amsakar.
Selain itu, Amsakar juga memastikan adanya langkah-langkah jangka pendek untuk meringankan beban masyarakat. Ia menyebut peningkatan jumlah armada mobil tangki serta penjadwalan distribusi yang lebih teratur akan segera dilakukan.
Meski beberapa warga mendesak agar solusi permanen dapat segera diwujudkan, Amsakar meminta masyarakat memberi waktu agar perbaikan infrastruktur berjalan optimal. Ia menegaskan, pembangunan yang sedang berlangsung tidak hanya dimaksudkan sebagai solusi sementara, melainkan untuk menyelesaikan persoalan air bersih secara tuntas dan berkelanjutan.
RDPU berlangsung cukup dinamis dengan banyak masukan dari berbagai pihak. Komisi III DPRD Batam menyatakan akan terus mengawal persoalan ini, sekaligus mendesak pihak terkait untuk segera merealisasikan janji-janji penanganan. “Kita sama-sama mengawal ini dan jika ada permasalahan segera sampaikan untuk dapat dikoordinasikan langsung dengan pihak ABH dan BP Batam,” tegas Muhammad Rudi. (*)
