JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek-aspek konstitusional.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” katanya menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu, 7 Desember 2025 dilansir cnnindonesia.com.
Menurutnya, PDIP mengkaji sistem pemilihan kepala daerah, apakah dipilih oleh rakyat secara langsung atau lewat DPRD, untuk memastikan sistem pemilihan bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan.
Menurut Hasto, PDIP mengkaji sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut, untuk memastikan sistem pemilihan bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan.
“Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” tuturnya.
Harapan Rakyat
Dalam mengkaji usulan tersebut, PDIP akan mempertimbangkan harapan rakyat dan aspek-aspek yang diatur dalam konstitusi.
“Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, nah inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu,” ucapnya.
Dia pun mengatakan bahwa sejatinya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilakukan karena jabatan lima tahunan itu memerlukan basis legitimasi dan dukungan kuat dari rakyat.
Kendati demikian, Hasto mengaku dapat memahami munculnya usulan kepala daerah dipilih DPRD. Usulan ini dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” tambahnya.
“Ini suatu alasan yang kami tangkap. Nah, tentu saja ini semua, kami akan melakukan kajian di dalam rapat kerja nasional yang akan datang,” ujar Hasto.
Disebutkan, sikap dari PDI Perjuangan nanti akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas) yang akan diselenggarakan pada awal tahun depan.
Dari Golkar
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat, 5 Desember 2025, mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD.
“Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro-kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.
Presiden Prabowo yang juga hadir dalam kesempatan itu menyambut usulan Bahlil. Menurut presiden, demokrasi harus didesain untuk menekan ongkos politik agar pemilihan tidak ditentukan hanya oleh orang-orang yang berduit.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ucap Kepala Negara. (*)
