JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan penawaran teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dari Rusia, Korea Selatan, dan Kanada untuk proyek PLTN pertama, yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2032.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung menegaskan bahwa pemilihan mitra akan didasarkan pada aspek efisiensi, besaran investasi, serta daya saing harga listrik.
“Kami akan melihat dari sisi pembangunan PLTN mana yang lebih efisien dan kompetitif, serta dari sisi hasil listrik yang dihasilkan,” ujar Yuliot, dikutip di Jakarta, Sabtu, 13 Desember 2025 dilansir sindonews.com.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan kesediaannya membantu Indonesia mengembangkan energi nuklir, saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Rabu, 10 Desember 2025.
Persetujuan IAEA
Saat ini pemerintah sedang memfinalisasi regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), yang menjadi salah satu persyaratan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
“Untuk PLTN, kami harus memenuhi ketentuan IAEA. Draf Perpres tersebut telah selesai harmonisasi dan sedang dalam proses pengundangan,” kata Yuliot.
Setelah Perpres diterbitkan, pemerintah akan menyampaikannya kepada IAEA untuk memperoleh persetujuan NEPIO sebelum proyek fisik dimulai.
Opsi teknologi yang dipertimbangkan mencakup reaktor modular kecil ( Small Modular Reactor /SMR) berkapasitas sekitar 250 megawatt hingga reaktor skala besar dengan kapasitas mencapai 1,4 gigawatt.
Peta Jalan
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa peta jalan pengembangan PLTN telah disusun hingga 2034 dengan total kapasitas 500 MW.
Pembangunan akan dilakukan masing-masing 250 MW di Sumatra dan Kalimantan menggunakan teknologi SMR.
Indonesia tercatat memiliki 29 lokasi potensial untuk pembangunan PLTN yang tersebar dari Sumatra Utara hingga Papua Selatan. Pengembangan PLTN menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission 2060.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan mencapai 0,4 persen pada 2032 dan meningkat menjadi 12,1 persen pada 2060. (*)
