Jakarta – BP Batam menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan kepatuhan Kementerian dan Lembaga Tahun 2024, pada Selasa, 4 Maret 2025.
Waki Kepala BP Batam Li Claudia Chandra hadir langsung dalam pertemuan awal (entry meeting) pemeriksaan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi BPK per Semester II Tahun 2024 dan Pemberitahuan pemeriksaan Semester I Tahun 2025 di lingkungan DJPKN V.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), bertempat di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta Pusat dipimpin oleh Anggota V Badan Pemerika Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi.
Entry Meeting Pemeriksaan berlangsung bagi para entitas yang berada di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, BP Batam, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BP Kawasan Sabang, dan BPKH Badan Pengelolaan Keuangan Haji.
Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga, yang bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.
Kegiatan dihadiri oleh sejumlah Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Agama, Nasarrudin Umar.
Li Claudia menjelaskan bahwa BPK RI mengumumkan jika seluruh Kementerian dan Lembaga di lingkungan Ditjen PKN V sampai dengan batas waktu 28 Februari 2025, telah menyampaikan laporan keuangan unaudited Tahun 2024.
Oleh karenanya, BPK memberikan apresiasi kepada Para Menteri dan Pimpinan Lembaga yang telah berkomitmen dan serius dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di masing-masing institusinya, khususnya melalui penyampaian laporan secara tepat waktu.
Ia mengungkapkan dukungan terhadap upaya BPK RI dalam melakukan pemeriksaan dan asistensi dalam melaksanakan bagian integral untuk menciptakan transformasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Terima kasih tentu kepada BPK RI atas upaya dan langkah preventif sekaligus memberikan asistensi kepada para K/L khususnya kami di BP Batam. Hal ini menjadi upaya fundamental dan menjadi bagian penting dari integrasi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di BP Batam.” Ungkap Li Claudia.
Bersama Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Li Claudia menuturkan ia beserta jajaran berkomitmen untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel agar dapat kembali menghadirkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 bagi BP Batam.
Wakil Kepala BP Batam yang juga Wakil Wali Kota Batam pun berkomitmen agar seluruh jajaran BP Batam dapat melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi BPK RI untuk menjadi perbaikan di tahun ini.
Hal ini sebagai wujud komitmen kuat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah yang dikelola dengan lebih baik.
“Untuk mencegah temuan berulang, kami akan mendesiminasikan permasalahan-permasalahan yang dimuat dalam LHP BPK kepada seluruh jajaran, sehingga ke depan kita dapat memitigasi untuk pencegahan permasalahan terulang. Hal ini sesuai dengan masukan dari BPK dan segera kami akan sinkronkan dengan jajaran.” Kata Li Caludia.
