JAKARTA – Anggota Komisi-I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), TB Hasanuddin menilai niat Presiden Prabowo Subianto menjadi fasilitator konflik ke Teheran Iran, sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia. Namun langkah itu perlu pertimbangan matang, terutama setelah Prabowo membawa Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang digagas dan dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Dikatakan, posisi BoP itu lebih condong ke poros AS dan Israel-dua negara yang melakukan serangan militer ke Iran pekan lalu. “Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam BoP, sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu, 1 Maret 2026 dilansir cnnindonesia.com.
Menurut politikus PDIP itu, untuk menjadi fasilitator konflik membutuhkan komitmen serius. Mereka harus meluangkan waktu bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak yang berselisih.
Menurutnya, dialog juga bisa dilakukan lebih dari sekali. Oleh karena itu, Hasanuddin mempertanyakan apakah Pemerintah RI di bawah kepresidenan Prabowo siap melakukannya.
Kepentingan Nasional
Selain itu juga dipertanyakan kepentingan nasional Indonesia ketika menjadi fasilitator konflik tersebut. Setiap diplomasi besar harus memiliki manfaat yang jelas untuk kepentingan nasional.
“Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional,” ujar wakil rakyat yang pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden itu.
Menurut Hasanuddin, alih-alih menjadi fasilitator konflik Iran, Indonesia lebih masuk akal menjadi fasilitator konflik Kamboja dan Thailand.
“ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia,” ujarnya.
Fasilitator Dialog
Sebelumnya, Prabowo menyatakan kesiapannya menjadi fasilitator dialog di tengah kondisi tegang dan membara di kawasan Timur Tengah, menyusul konfirmasi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran. Presiden Prabowo bahkan siap bertolak ke Teheran, Iran.
Pemerintah Indonesia juga menyesalkan perundingan AS dan Iran yang gagal dan berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah dan perdamaian dunia.
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” dikutip dari akun X @Kemlu_RI, Sabtu, 28 Februari 2026.
Sikap MUI
Di sisi lain Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap resmi dengan mengutuk serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran akhir pekan lalu.
Menurut MUI, serangan AS dan Israel ke Iran merupakan pelanggaran batas kedaulatan sebuah negara.
Majelis memandang serangan tersebut sebagai upaya sistematis untuk melemahkan posisi Iran di Timur Tengah, sekaligus membatasi dukungan negara Islam itu terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Sejauh ini diketahui fraksi Hamas yang berada di Gaza – Palestina memiliki kedekatan dengan Iran dan Hizbullah di Lebanon.
Selain itu, menurut MUI, AS dalam konflik itu tengah memainkan peran melalui Board of Peace yang digagas Trump. MUI mempertanyakan apakah BoP diarahkan untuk perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.
“Untuk itu, MUI mendesak Pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP, karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina,” demikian MUI dalam keterangannya, Minggu, 1 Maret 2026.
Beberapa waktu lalu setelah memutuskan bergabung dengan BoP yang digagas Trump, Pemerintahan Prabowo menyatakan Indonesia masih memiliki opsi untuk keluar apabila kerja sama multilateral itu tak sesuai lagi. (*)
