KARIMUN, HMStimes – Pemerataan layanan pendidikan di wilayah kepulauan menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Meski capaian rata-rata lama sekolah di daerah tersebut tergolong baik, akses pendidikan dinilai belum merata akibat keterbatasan fasilitas dan tantangan geografis.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati saat memimpin kunjungan kerja reses ke SDN 012 Karimun di Dusun II Tulang, Kabupaten Karimun, Kamis (24/4/2026).
Menurut Esti, capaian pendidikan di Karimun tidak dapat hanya dilihat dari angka rata-rata lama sekolah. Ia menilai masih terdapat persoalan mendasar terkait harapan lama sekolah yang menunjukkan adanya hambatan akses pendidikan, terutama di kawasan pulau-pulau kecil.
“Secara data memang cukup bagus, rata-rata lama sekolah sudah di atas rata-rata nasional, tapi harapan lama sekolah masih tertinggal. Ini menunjukkan masih ada persoalan akses dan fasilitas pendidikan,” kata Esti dilansir dari dpr.go.id, Jumat (24/4/2026).
Kabupaten Karimun memiliki karakter geografis yang kompleks karena terdiri dari lebih dari 250 pulau, dengan sekitar 50 pulau berpenghuni. Kondisi tersebut membuat distribusi layanan pendidikan tidak merata, terutama di wilayah terpencil yang jumlah siswanya sangat terbatas.
Di sejumlah pulau, satu sekolah dasar hanya menampung puluhan siswa dari seluruh tingkatan kelas. Situasi itu dinilai memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda dibanding wilayah perkotaan.
Esti menilai pengelolaan pendidikan di daerah kepulauan perlu mempertimbangkan kondisi wilayah, termasuk distribusi guru, efisiensi anggaran, dan penyediaan sarana belajar yang sesuai kebutuhan.
Selain persoalan akses, Komisi X DPR juga menyoroti keterbatasan ruang kelas di sejumlah sekolah. Kondisi itu membuat beberapa sekolah menerapkan sistem belajar hingga tiga shift dalam sehari.
Menurut Esti, pola pembelajaran seperti itu tidak ideal karena dapat memengaruhi efektivitas proses belajar mengajar. Siswa yang masuk pada siang hingga sore hari dinilai berpotensi menghadapi keterbatasan konsentrasi dan waktu belajar.
Untuk mengatasi persoalan ruang kelas, muncul usulan agar sekolah yang memiliki keterbatasan lahan dapat dikembangkan dengan konsep bangunan bertingkat. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kapasitas ruang belajar tanpa perlu memperluas area sekolah.
“Pemerataan layanan pendidikan di wilayah kepulauan menjadi tantangan yang terus dihadapi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan kondisi geografis yang tersebar, kebijakan pendidikan dinilai perlu lebih adaptif agar kualitas layanan tetap dapat menjangkau siswa di pulau-pulau terluar,” tegasnya.
