JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana atau usul agar Polri di bawah kementerian.
Pernyataan itu disampaikan dalam kesimpulan rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin, 26 Januari 2026.
Listyo menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden telah ideal untuk bisa menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” katanya.
Pernyataan Kapolri itu langsung disambut tepuk tangan dari seluruh peserta rapat di Komisi III DPR ysng berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
Ia menilai ide menempatkan Polri di bawah kementerian sama dengan melemahkan institusi, negara, bahkan presiden. Kerenanya ia lebih memilih dicopot dari posisi Kapolri dibanding institusi Polri harus di bawah kementerian, atau ada kementerian kepolisian.
“Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” Listyo menekankan seraya menambahkan, “Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan.”
Dapat Pesan
Jenderal Listyo juga mengaku mendapat pesan yang menawarkannya menjadi menteri kepolisian. Ia pun menolak adanya usul menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu.
“Kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Listyo dilansir cnnindonesia.com.
Ia mengatakan posisi Polri di bawah presiden saat ini sudah ideal. Polri bisa menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas dan hukum.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah bapak presiden, sehingga pada saat presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian ini menimbulkan potensi matahari kembar,” ujarnya. (*)
