BATAM, HMStimes – Meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan digital mendorong penguatan koordinasi antar-lembaga di Kepulauan Riau. Otoritas jasa keuangan bersama aparat penegak hukum memperkuat sinergi guna melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sektor keuangan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya mengatakan, kolaborasi lintas institusi menjadi langkah penting di tengah maraknya modus kejahatan berbasis teknologi, mulai dari penipuan daring hingga pinjaman online ilegal.
“Keamanan yang kondusif memberikan dukungan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan,” kata Sinar, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, penguatan pengawasan ini dilakukan di tengah kinerja ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif. Perekonomian Kepulauan Riau pada 2025 tumbuh 7,89 persen secara tahunan, diikuti peningkatan sektor perbankan seperti aset, dana pihak ketiga, dan penyaluran kredit.
Namun, di balik pertumbuhan tersebut, ancaman kejahatan keuangan digital dinilai semakin serius. Modus yang kian beragam berpotensi merugikan masyarakat luas apabila tidak ditangani secara terpadu.
Untuk itu, OJK mendorong optimalisasi peran Indonesia Anti-Scam Centre di daerah guna mempercepat penanganan laporan serta pemblokiran rekening yang terindikasi terkait tindak pidana keuangan.
Selain itu, penguatan koordinasi juga diarahkan pada sinkronisasi penanganan kasus penipuan keuangan, peningkatan penindakan terhadap investasi ilegal, serta perluasan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat.
Upaya edukasi menjadi perhatian utama, terutama untuk menjangkau wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar yang dinilai lebih rentan terhadap praktik keuangan ilegal akibat keterbatasan akses informasi.
Sementara itu, Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut. Menurut dia, stabilitas sektor keuangan merupakan fondasi penting bagi kepercayaan masyarakat dan investor.
“Siap mendukung penindakan terhadap setiap praktik yang merugikan masyarakat serta mengganggu integritas sektor jasa keuangan,” kata Irjen Pol Asep.
Melalui penguatan sinergi ini, koordinasi antar-lembaga diharapkan semakin responsif dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan di sektor jasa keuangan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga ekosistem keuangan yang sehat, aman, dan tepercaya di Kepulauan Riau.
