BATAM, HMStimes – Di tengah tekanan geopolitik global dan perlambatan mobilitas wisatawan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mendorong sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi yang tak tergantikan. Untuk mencapai target ambisius 2,7 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2026, provinsi ini tidak hanya mengandalkan promosi, tetapi juga memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas layanan yang dimulai dari pintu masuk utama.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, kesan pertama wisatawan saat tiba sangat menentukan. Oleh karena itu, perhatian besar diberikan pada kualitas pelayanan di pelabuhan internasional dan bandara.
“Wisatawan harus disambut dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan nyaman sejak pertama tiba. Ini menjadi prioritas kami,” kata Nyanyang, Rabu (22/4/2026).
Namun, perjalanan menuju target kunjungan wisatawan tidak tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kenaikan harga tiket transportasi laut akibat lonjakan biaya bahan bakar. Rute strategis dari Singapura dan Malaysia, dua pasar utama bagi wisatawan Kepri terkena dampak langsung dari kenaikan biaya ini.
Menanggapi isu tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri melakukan koordinasi dengan operator kapal feri dan pengelola pelabuhan. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas layanan sekaligus mencari solusi untuk menekan biaya dan kendala operasional agar daya saing Kepri sebagai destinasi wisata lintas batas tetap terjaga.
Di samping itu, masalah pelayanan imigrasi yang sempat viral dan mempengaruhi citra pariwisata daerah kini menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya untuk menyatukan persepsi antarinstansi dan meningkatkan konsistensi standar pelayanan terus dilakukan.
“Yang terpenting adalah bagaimana ke depan kita memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan,” tegas Nyanyang.
Selain pembenahan infrastruktur dan pelayanan, pemerintah juga meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Kota-kota seperti Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang dipoles melalui penguatan ikon wisata serta penyelenggaraan berbagai agenda, mulai dari event mingguan hingga festival tahunan. Langkah ini diharapkan dapat memperpanjang masa tinggal wisatawan dan meningkatkan pengeluaran mereka di daerah.
Dorongan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi, juga terus digencarkan. Kebijakan visa yang lebih fleksibel dianggap penting untuk menarik pasar wisatawan potensial, seperti dari China, Korea Selatan, dan Jepang, yang membutuhkan kemudahan akses masuk lebih kompetitif.
Menurut Nyanyang, kebijakan visa yang adaptif akan memperkuat posisi Kepri sebagai kawasan perbatasan dengan kedekatan geografis yang menguntungkan, khususnya Batam sebagai pintu gerbang utama.
Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah daerah tetap optimistis sektor pariwisata Kepri akan tumbuh secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan pemerintah pusat dipandang sebagai kunci untuk mencapai target kunjungan wisatawan yang telah ditetapkan.
Dengan pembenahan layanan, peningkatan aksesibilitas, serta dukungan kebijakan yang tepat, Kepri berharap dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan Asia Tenggara.



