JAKARTA, HMStimes – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran kementerian dan lembaga serta kepala daerah untuk membahas perlindungan pesisir pantai utara (Pantura Jawa). Hadir dalam rakor ini, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, beberapa wakil menteri, perwakilan lembaga, serta kepala daerah.
Menko yang akrab disapa AHY mengungkapkan, Pantura Jawa saat ini kondisinya cukup genting dan memprihatinkan. Potensi bencana semakin besar, karena tiap tahun terjadi penurunan permukaan tanah 15 hingga 20 cm per tahun.
“Saya ingin menyampaikan bahwa setiap saat seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya beberapa kali, mengatakan telah terjadi penurunan permukaan tanah mulai 15 cm hingga 20 cm per tahun, paling buruk terjadi di Jakarta dan juga di Semarang. Tapi di daerah-daerah lainnya juga terus terjadi land penurunan permukaan tanah,” kata AHY dalam paparannya saat pembukaan rakor tersebut, Senin, 4 Mei 2026 dikutip cnbcindonesia.com.
Tak hanya penurunan permukaan tanah, Pantura Jawa juga hadapi kenaikan permukaan air laut, sebagai dampak dari pemanasan global, di mana air laut naik mulai 0,8 cm hingga 1,2 cm per tahun.
Bahkan, pihaknya mengungkapkan jika tidak ada penanganan serius, maka pada 2050 kondisinya bisa lebih parah dari saat ini.
“Di saat yang bersamaan, bisa dikatakan ini sebagai twin pressure, tekanan ganda terjadi kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global, naiknya dari 0,8 cm sampai 1,2 cm per tahun. Ini juga mengakibatkan terus mengintainya banjir rob yang bisa menghancurkan properti, merusak rumah-rumah warga dan lain-lain. Ini berpotensi pada terjadinya bencana yang lebih buruk dan fatal. Bisa dilihat proyeksi penggenangan air laut hingga 2050 jika tanpa intervensi, ini bisa lebih buruk,” jelasnya.
Krisis Air Bersih
Tak hanya itu saja, krisis air bersih juga sudah mengintai Pantura Jawa, di mana masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut makin sulit untuk mendapatkan air bersih.
“Kemudian juga ternyata bukan hanya kita menghadapi kelebihan air dalam bentuk banjir, tapi juga kelangkaan dan krisis air bersih. Ini juga harus kita tangani secara serius,” tegasnya.
Jika permasalahan Pantura Jawa tidak segera ditangani, maka akan berimbas ke perekonomian Indonesia, di mana pada 2025 Pantura Jawa berkontribusi sebesar 27,53% atau sekitar US$368,37 miliar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
“Jika kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi Pantura Jawa ini dengan baik dan serius, dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk, kita harus bergerak bersama-sama dan kompak agar masalah di Pantura Jawa bisa kita tangani,” ujarnya. (*)
