JAKARTA, HMStimes – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyatakan, pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN tetap menjadi prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kedua kawasan tersebut ditargetkan rampung pada 2027-2028.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujar Basuki dalam keterangannya, Minggu, 12 April 2026 dikutip detik.com.
Ia menerangkan pembangunan proyek ini mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara, sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan.
Gedung Utama
Pada kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.
Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang.
“Saat ini, proses penyempurnaan desain tengah menunggu persetujuan presiden,” tambah Basuki.
Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan.
Lalu, Basuki menyebut, pada pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.
“Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km,” terang Basuki.
Infrastruktur Air
Tak hanya itu, mantan Menteri PUPR ini juga menjelaskan penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi di antaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01.
Jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. (*)
