JAKARTA, HMStimes – PT PLN (Persero) berencana memanfaatkan 10.000 hektare (ha) permukaan waduk, untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung. Hal ini merupakan bagian dari upaya mencapai target pembangunan 100 Giga Watt (GW) PLTS sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, penggunaan area waduk untuk PLTS terapung itu menjadi solusi atas tantangan keterbatasan lahan darat dalam upaya mempercepat pembangunan proyek energi terbarukan.
Perusahaan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait agar pemanfaatan aset negara tersebut dapat dilakukan secara cepat dan efisien.
“Ditambah juga ada pembangunan PLTS dengan BESS ( Battery Energy Storage System ) di waduk-waduk yaitu seluas 10.000 hektare. Ini hanya di Pulau Jawa saja, artinya menambah 10 Giga Watt peak,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, dikutip cnbcindonesia.com Jumat, 3 Juli 2026.
Pemanfaatan permukaan waduk seluas 10.000 ha ini diproyeksikan mampu menghasilkan kapasitas daya mencapai 10,3 Giga Watt peak (GWp).
Dalam menjaga keandalan pasokan energi bersih tersebut, PLN akan melengkapi dengan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas total 30 Giga Watt hour (GWh).
“Tentu saja karena ini adalah waduk, lahannya sudah tersedia dan tentu saja kami perlu bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM,” kata Darmawan.
Harga Lahan
PLN menilai pembangunan PLTS dengan BESS sensitif terhadap harga lahan, di mana kenaikan harga tanah akan langsung mengerek harga jual listrik per kWh. Dengan menggunakan permukaan waduk milik negara, program ini dinilai menjadi sangat kompetitif secara keekonomian karena mampu menekan biaya pengadaan tanah yang mahal.
“Kami mengakui bahwa penggunaan PLTS dengan BESS ini itu sangat sensitif sekali dengan lahan. Jadi begitu harga lahan itu Rp200.000 per meter persegi, peningkatan harga listriknya adalah sekitar 1 sen per kWh. Jadi kalau harga lahannya Rp600.000 per meter itu namanya 3 sen per kWh,” jelasnya.
“Tanah sudah disediakan oleh pemerintah dan juga menggunakan waduk-waduk tentu saja ini menjadikan program PLTS ditambah dari battery energy storage system, menjadi program yang secara keekonomian sangat kompetitif,” pungkasnya.
Lahan Darat
Adapun untuk lahan darat, pemerintah tengah menyiapkan seluas 28.000 hektare di Pulau Jawa untuk mendukung program pembangunan 100 Giga Watt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Ia menyebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menyiapkan lokasi pembangunan.
“Kami berkoordinasi secara intens dan juga secara continue dengan Kementerian ATR/BPN dan juga Kementerian ESDM dan dalam hal ini untuk di Pulau Jawa kemarin sudah dimasukkan usulan dari Kementerian ATR/BPN 28.000 hektare, kemudian kami overlay dengan peta jaringan transmisi dan gardu induk yang kita miliki,” kata Darmawan.
Dia juga menjelaskan, dari 28.000 Ha lahan tersebut, sekitar 8.500 hektare untuk memproduksi sekitar 8,5 Giga Watt peak (GWp) listrik bisa segera digunakan. Pembangunan PLTS di lahan ini juga akan diikuti dengan sistem penyimpanan energi di dalam baterai atau battery energy storage system (BESS)
Sementara kehadiran PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara ini menjadi bukti bahwa PLN mampu menjadikan transisi energi menjadi sebuah kekuatan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. (*)
