JAKARTA, HMStimes – Tim kolaborasi film ‘Pesta Babi’ merespons perubahan sikap Yasinta Moiwend atau Mama Yasinta.
Tokoh masyarakat adat suku Marind-Anim, Merauke, Papua Selatan itu muncul dalam film ‘Pesta Babi’, tapi belakangan menyatakan keberatannya.
“Kami tim kolaborasi film ‘Pesta Babi’ menghormati apa pun sikap Mama Yasinta saat ini dan meminta publik untuk tidak menyudutkan atau menghakimi beliau,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke, Johnny Teddy Wakum, Sabtu, 30 Mei 2026 dilansir tempo.co.
Dikatakan, Yasinta adalah seorang tokoh perempuan adat Malind yang sudah lama berjuang untuk dirinya dan komunitasnya, jauh sebelum proses pembuatan film dokumenter ‘Pesta Babi’ berlangsung.
Perempuan paruh baya itu tercatat pernah mendapat penghargaan S.K. Trimurti Award 2025 dari Aliansi Jurnalis Independen, karena memperjuangkan hak masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayatnya dari proyek food estate.
Berupaya Hubungi
Johnny mengatakan, pihak tim kolaborasi ‘Pesta Babi’ masih berupaya menghubungi Yasinta. “Mama Yasinta belum dapat dihubungi atau ditemui langsung. Kami terus berusaha membangun komunikasi dengan Mama Yasinta dan berkoordinasi dengan keluarganya,” katanya.
Jhonny baru saja dilaporkan oleh Yasinta ke Polda Metro Jaya atas dugaan Pasal 65 juncto Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Laporan itu buntut munculnya sosok Yasinta dalam film ‘Pesta Babi’.
Di film itu, Yasinta selaku petani di Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dinarasikan sebagai masyarakat Papua yang menolak proyek pangan dan energi pemerintah di daerahnya.
Film Pesta Babi menggambarkan, bagaimana masyarakat Papua yang merasa tanah, hutan, dan ruang hidup mereka perlahan diambil alih oleh proyek pemerintah atas nama pembangunan, ketahanan pangan dan energi.
Di film itu, sutradara Dhandy Laksono menyebut pemerintah tengah membuka 2,5 juta hektare hutan untuk dialihfungsikan sebagai lahan sawit, tebu, padi dan peternakan.
Tim ini merupakan kolaborasi dari tim Ekspedisi Indonesia Baru, Greenpeace Indonesia, Jubi Media, LBH Papua Merauke, Pusaka Bentala Rakyat dan Watchdog. (*)
