JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui Komando Daerah Lantamal (Kodaeral) IV Batam, Kepulauan Riau menggelar upacara peringatan Hari Dharma Samudera 2026, sebagai bentuk penghormatan atas heroisme prajurit Jalasena dalam Pertempuran Laut Arafuru. Kegiatan berlangsung di Lapangan Apel Mako Kodaeral IV, Kamis, 15 Januari 2026.
Upacara dipimpin langsung Komandan Kodaeral IV, Laksda TNI Berkat Widjanarko, S.E., M.Tr.Opsla, selaku inspektur upacara.
Hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Kodaeral IV, Kapoksahli, para pejabat utama, kepala satuan kerja, prajurit TNI AL, serta PNS di lingkungan Kodaeral IV Batam.
Peringatan Hari Dharma Samudera tahun ini mengusung tema “Kobarkan Semangat Pertempuran Prajurit Jalasena yang Tangguh, Profesional, dan Modern.” Tema tersebut menjadi pengingat akan nilai kejuangan dan pengorbanan para pahlawan laut yang gugur 64 tahun lalu dalam menjaga kedaulatan NKRI di Laut Arafuru.
Amanat Kasal
Dalam amanat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) yang dibacakan Laksda TNI Berkat Widjanarko, ditegaskan bahwa Hari Dharma Samudera bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk menanamkan kembali semangat juang, loyalitas, dan profesionalisme prajurit TNI AL di tengah dinamika tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks.
“Nilai-nilai perjuangan para pahlawan laut harus terus dihidupkan sebagai fondasi moral dan semangat pengabdian prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia,” demikian amanat Kasal dilansir Wartapembaruan.co.id.
Usai upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan tabur bunga di Dermaga Mako Kodaeral IV Batam. Prosesi ini dilaksanakan dengan penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan dan doa kepada para pahlawan laut yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa dan negara.
Melalui peringatan Hari Dharma Samudera 2026, TNI AL Kodaeral IV menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat soliditas, profesionalisme, serta semangat juang prajurit dalam mengemban tugas pengabdian menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perairan nasional. (*)
