JAKARTA – Klaim pemulihan ekonomi Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor kembali menuai polemik. Pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut aktivitas ekonomi di sejumlah daerah mulai membaik, dinilai tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Ketua Umum Pasak Opat Nenggeri Linge, Zam Zam Mubarak, secara tegas membantah pernyataan tersebut. Ia menilai narasi pemulihan yang disampaikan BNPB terlalu optimistik dan berisiko menutup fakta masih beratnya beban hidup warga terdampak bencana di Aceh.
“Kalau hanya melihat pasar yang kembali buka, itu tidak bisa serta-merta disebut pemulihan ekonomi,” ujar Zam Zam di Aceh Tengah, Senin, 5 Januari 2026 dikutip onnews.id.
Menurutnya, banyak warga, terutama petani, pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, belum mampu bangkit karena daya beli melemah dan mata pencaharian belum sepenuhnya pulih.
Zam Zam juga menyoroti pernyataan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, yang sebelumnya menyebut pasar tradisional di sejumlah wilayah seperti Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Meureudu mulai kembali beroperasi sebagai indikator bergeraknya roda ekonomi.
“Pasar memang buka, tapi siapa yang belanja? Banyak warga kehilangan penghasilan, distribusi barang belum normal, dan utang bertambah. Ini realitas yang tidak muncul dalam laporan resmi,” katanya.
Dampak Serius
Diingatkan, klaim pemulihan yang disampaikan ke publik dan pemerintah pusat berpotensi berdampak serius. Jika Aceh dianggap sudah pulih, bantuan lanjutan bisa dikurangi atau dihentikan, sementara warga korban bencana masih sangat bergantung pada dukungan negara.
Kritik Ketua Umum Pasak Opat Nenggeri Linge, Zam Zam juga tidak berhenti pada narasi. Ia bahkan mendesak presiden untuk mengevaluasi kinerja pimpinan BNPB.
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak cukup berbasis data administratif, tetapi harus berpijak pada kondisi sosial-ekonomi warga terdampak.
“Penanganan bencana tidak boleh dibangun di atas laporan yang tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat. Negara harus hadir, bukan sekadar menyampaikan optimisme,” ujarnya.
Sebelumnya, BNPB menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi di beberapa wilayah Aceh menunjukkan tanda-tanda pemulihan pascabencana hidrometeorologi akhir November 2025. Namun bagi masyarakat adat Pasak Opat Nenggeri Linge, klaim tersebut masih jauh dari gambaran pemulihan yang sesungguhnya, karena bagi banyak warga, krisis belum benar-benar berakhir. (*)
