JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menanggapi anggaran mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang mencapai Rp8,5 miliar. Ia meminta agar dikaji ulang anggaran mobil dinas mahal tersebut.
“Sebaiknya memang pembelian mobil dinas sewajarnya saja,” kata Bima Arya kepada wartawan, Sabtu, 28 Februari 2026 dikutip detik.com.
“Pak Gubernur bisa mengkaji ulang pembelian tersebut,” sambungnya.
Bima Arya menyatakan mobil dinas seharusnya dibeli dengan harga yang wajar. Ditekankan agar anggaran tersebut kembali disesuaikan.
“Kita sarankan untuk disesuaikan saja kembali, dengan harga yang wajar,” ujarnya.
Edaran Mendagri
Wamendagri Bima Arya juga mengingatkan para kepala daerah mengenai surat edaran (SE) Mendagri yang dikeluarkan pada Februari 2025. Surat tersebut mengimbau para kepala daerah untuk memperhatikan aspek urgensi, kebutuhan, dan manfaat bagi warga dalam alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Masih ada surat edaran Mendagri Februari 2025, yang meminta kepala daerah memperhatikan aspek urgensi, kebutuhan dan manfaat bagi warga dalam alokasi APBD,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud buka suara soal anggaran Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinasnya. Dia mengatakan pengadaan dilakukan sesuai aturan serta untuk menjaga marwah Kaltim.
Medan Berat
Persoalan anggaran Rp8,5 miliar itu awalnya dijelaskan oleh Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Dilansir Antara, Selasa, 24 Februari 2026, ia menyebut rencana pengadaan telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah.
Dikatakan, kendaraan operasional tersebut ditujukan untuk menjangkau wilayah Kaltim yang punya karakteristik geografis ekstrem. Jadi mobil dinas gubernur harus bisa melalui medan berat di Kaltim.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri Wahyuni. (*)
