Jambi – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan Legok menuai kekecewaan warga. Kegiatan yang seharusnya menjadi ruang partisipasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat itu dinilai tidak berjalan optimal akibat ketidakhadiran sejumlah pejabat penting.
Musrenbang yang dijadwalkan berlangsung di Kantor Lurah Legok pada Senin, 5 Januari 2025, pukul 09.00 WIB, sedianya dihadiri Ketua DPRD Kota Jambi serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun hingga kegiatan dimulai, kedua pihak tersebut tidak tampak hadir. Acara hanya dihadiri oleh beberapa perwakilan dinas terkait dan pihak kecamatan.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat, termasuk Ketua Karang Taruna Kelurahan Legok, Ab. Dai, serta Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Danau Sipin, Jhon Herman.
Dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis HMS, Ab. Dai mempertanyakan kejelasan tindak lanjut proposal pembangunan jogging track di kawasan Danau Sipin RT 23, yang sebelumnya disebut sebagai bagian dari janji Wali Kota Jambi. Hingga kini, menurutnya, tidak ada respons ataupun informasi lanjutan terkait usulan tersebut.
“Proposal sudah diajukan, janji juga sudah disampaikan, tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kami merasa aspirasi masyarakat diabaikan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya secara pribadi terhadap janji politik yang belum terealisasi. Ab. Dai menyebut bahwa Karang Taruna Legok sebelumnya merupakan bagian dari tim pemenangan Wali Kota Jambi pada pemilihan kepala daerah lalu. Namun, menurutnya, kondisi saat ini membuat kepercayaan masyarakat menurun.
Senada dengan itu, Ketua Pokdarwis Danau Sipin, Jhon Herman, menyayangkan belum adanya tanggapan atas sejumlah proposal pembangunan infrastruktur, antara lain peninggian jalan di depan Kantor Lurah Legok yang kerap terendam banjir, serta pembangunan jembatan Danau Sipin.
Ia juga menyoroti rencana pembangunan danau resapan berbasis wisata modern yang belakangan ramai diberitakan. Menurut Jhon Herman, sebagian anggaran tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk pengembangan Danau Sipin yang sudah ada dan sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur.
“Danau Sipin sudah tersedia secara alami. Tidak perlu pengerukan besar-besaran. Cukup dikembangkan destinasi wisatanya, spot foto, dan atraksi wisata agar kembali ramai seperti sebelumnya,” katanya.
Selain pengembangan wisata, ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar, seperti peninggian jalan yang setiap tahun terendam banjir, serta pembangunan jembatan penghubung Danau Sipin–Buluran. Saat ini, Danau Sipin hanya memiliki satu akses masuk dan keluar, yang dinilai menyulitkan mobilitas warga dan wisatawan.
Jhon Herman juga menyinggung belum tersedianya fasilitas negara seperti Polsek, Koramil, dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Danau Sipin, meski wilayah tersebut telah berdiri lebih dari 10 tahun sejak pemekaran dari Kecamatan Telanaipura pada 2016.
“Danau Sipin termasuk wilayah rawan peredaran narkoba. Dengan adanya Polsek, pengawasan akan lebih efektif dan keamanan masyarakat bisa meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa rencana pembangunan jembatan Danau Sipin sebenarnya telah digaungkan sejak lebih dari 30 tahun lalu. Bahkan, kata dia, sebanyak 47 RT dari tiga kelurahan di dua kecamatan telah sepakat mengajukan pengembangan wisata dan infrastruktur Danau Sipin melalui proposal yang dilengkapi kajian akademis. Namun hingga kini, belum ada jawaban resmi dari Wali Kota Jambi.
“Janji-janji sebelum terpilih terasa manis, tetapi setelah menjabat belum satu pun yang terealisasi,” ungkapnya.
Lebih jauh, Jhon Herman menyatakan bahwa jika pada tahun anggaran 2026 tidak ada alokasi pembangunan untuk Danau Sipin, pihaknya berencana mengerahkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan warga di kawasan Danau Sipin.
Sementara itu, dalam upaya menjaga keberimbangan pemberitaan, HMS telah berupaya menghubungi Wali Kota Jambi melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta tanggapan terkait pelaksanaan Musrenbang dan aspirasi warga. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh jawaban atau klarifikasi resmi.
Menanggapi kekecewaan warga dalam Musrembang Kelurahan Legok, Camat meyampaikan bahwa Pemerintah Kecamatan tetap berkomitment mendorong pembangunan Danau Sipin meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Camat menjelaskan, pembangunan kolam retensi yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi dengan dukungan anggaran dari peremintah provinsi dan pusat. Program tersebut bertujuan menekan resiko banjir, khususnya di wilayah Kota Baru.
”Bukan berarti Danau Sipin tidak diperhatikan. Tidak ada wilayah yang dianaktirikan. Kita berharap Danau Sipin juga mendapat dukungan anggaran dari provinsi hingga pusat,”ujarnya.
Terkait aspirasi warga, Camat mengaku baru menjabat beberapa bulan pasca pelantikan dan berkomitmen untuk merangkul seluruh elemen masyarakat serta merespons setiap usulan pembangunan.
Camat juga meyampaikan bahwa saat ini telah berjalan program Kampung Bahagia sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir peyampaiannya, Camat mengajak seluruh warga untuk tetap kompak dan bersinergi dalam perencanaan pembangunan Danau Sipin.
