Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah, meminta para gubernur dan bupati/wali kota mengambil langkah-langkah bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh, untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara kekeluargaan.
Hal tersebut menteri sampaikan di Jakarta pada Senin 26 April 2021, saat menjelaskan sudah terbentuknya Posko THR di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut menteri, kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh yang bersangkutan dan dibuktikan dengan transparansi laporan keuangan internal perusahaan.
“Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan) setempat paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, serta memastikan bahwa kesepakatan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ida.
Selain itu, ia meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR keagamaan tahun 2021. Penegakan hukum yang dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
“Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR keagamaan tahun 2021 dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya.
Ida menambahkan, dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak pengusaha maupun pekerja melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan pembayaran THR keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.
“Sementara dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada gubernur/wali kota/bupati setempat untuk pengenaan sanksi administratif,” kata Menaker.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa posko tunjangan hari raya (THR) keagamaan 2021 sudah terbentuk di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Posko dibentuk untuk membantu penuhi hak pekerja/buruh.
Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.
