Tentang siapa calon presiden 2024 dari Partai Golkar maka yang perlu kita ingatkan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2019 telah mengamanatkan dan menyerahkan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk menentukannya. “Jadi penafsiran saya sebagai kader, maka sesungguhnya itu konstruksi kalimat penghalusan dari makna Munas untuk mendukung Ketua Umum sebagai calon presiden 2024 dari Partai Golkar.”
Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Dr. Sabil Rachman, menjawab pertanyaan HMS, Kamis, 6 Mei 2021 di Jakarta. Oleh sebab itu, harapan, keinginan, dan kehendak kader Golkar secara keseluruhan mendukung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar sudah demikian tegas.
Ia menekankan, pernyataan ini bukan lagi untuk didiskusikan oleh kader, anggota, dan ormas pendiri, melainkan mutlak dijalankan segenap kader partai secara sungguh-sungguh dengan cara masing-masing.
Sabil Rachman yang juga Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif (Sekjen PPK) Kosgoro 1957 diminta tanggapannya, atas munculnya wacana penetapan calon presiden dari Partai Golkar melalui konvensi.
Ia menyarankan, perlu segera memperkenalkan dan menyosialisasikan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden tahun 2024. Mekanisme yang lebih tepat untuk mengukuhkan rekomendasi Munas Golkar 2019 tersebut guna menjamin soliditas organisasi dan kader adalah, rapat pimpinan nasional (Rapimnas) khusus. Rapimnas juga sekaligus menetapkan langkah-langkah teknis pemenangan calon presiden. “Saya melihat tidak ada lagi opsi lain bahkan termasuk konvensi, karena Golkar sudah berpengalaman melaksanakan konvensi namun kita sama-sama tahu kemudian para peserta konvensi yang kalah, tidak cukup matang dalam menyikapi kekalahannya,” kata tokoh Sulawesi Selatan ini.
Diungkapkan, alih-alih solid, dampak dari konvensi justru perpecahan yang terjadi. Bahkan belakangan setidaknya ada tiga peserta konvensi yang kemudian keluar dari Golkar dan mendirikan partai baru.
Belum lagi soal prosesnya yang sarat money politics atau menyuburkan praktik politik uang secara sangat pragmatis.
Menurut Sabil, salah satu jika bukan satu-satunya warisan yang tersisa sebagai dampak dari konvensi ialah, makin suburnya praktik politik uang dalam proses pengambilan keputusan politik. Inilah semacam legacy yang sangat buruk yang pernah disumbangkan Golkar masa lalu. “Karena itu Golkar tidak perlu “genit” memikirkan apalagi melaksanakan konvensi yang telah mewariskan cermin buram demokrasi internal Partai Golkar. Sehingga selain tidak relevan untuk diterapkan dalam seleksi internal calon kepemimpinan nasional, konvensi juga bukan satu- satunya opsi. Itulah sebabnya maka rekomendasi Munas Golkar harus dipandang jalan paling demokratis dengan menyerahkan secara penuh penetapan calon presiden 2024 kepada Ketua Umum Golkar yang telah dipilih secara demokratis.
Sebelumnya Ace Hasan Syadzili, salah seorang Ketua DPP Golkar yang lain, menegaskan, keputusan Partai Golkar mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (Capres) sudah bulat. Sehingga, Partai Golkar memastikan tidak akan menggelar konvensi untuk menentukan kandidat Pilpres 2024 .
“Tidak ada konvensi. Desakan yang meminta Pak Airlangga untuk menjadi capres [di internal Golkar] sudah sangat kuat,” katanya saat menghadiri rilis survei nasional indikator politik Indonesia bertajuk Persepsi Ekonomi dan Politik Jelang Lebaran, Selasa, 4 Mei 2021.
Pernyataannya itu sekaligus menegaskan jika Partai Golkar satu suara mengusung Airlangga Hartarto sebagai Capres.
Sosialisasi Airlangga yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPN) itu sebagai Capres telah dilakukan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan, dalam temuan survei, sebanyak 65,7% masyarakat menyatakan sangat puas dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
Dijelaskan, prestasi tersebut seharusnya menjadi insentif elektoral untuk Airlangga yang selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Airlangga sebagai ketua komite penanganan Covid-19, plus menteri koordinator seharusnya yang paling berhak mendapatkan insentif elektoral,” kata Burhanuddin.
Namun, ia mengingatkan sosialisasi mengenai profil Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar sebagai Capres dan keterkaitannya dengan keberhasilan penanganan Covid-19 harus semakin ditingkatkan. Ini demi memaksimalkan insentif elektoral tersebut.
“Dalam politik elektoral, kalau masyarakat tidak tahu bahwa Airlangga itu ketua komite, insentif elektoralnya tidak bisa didapatkan. Bisa-bisa masyarakat memberikan insentif elektoralnya kepada yang lain, yang mungkin lebih kelihatan,” katanya.
