Keputusan menghentikan riset dan pengembangan vaksin Nusantara untuk mengatasi Covid-19 disayangkan. “Tidak semestinya dihentikan, karena semua masih dalam proses riset.”
Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam mengatakan hal tersebut Rabu, 16 Juni 2021 di Jakarta usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat umum secara virtual antara Komisi VII dengan dr.Terawan Agus Putranto mantan Menteri Kesehatan.
“Kita di Komisi VII yang membidangi riset, itu tidak boleh (upaya) riset diberhentikan. Selagi itu masih proses pengembangan atau kajian, maka tidak boleh dihentikan. Kalau ternyata hasilnya dianggap merusak atau membahayakan, maka itu soal lain,” katanya.
Dengan dihentikannya pengembangan vaksin ini, maka kata Ridwan, pemerintah terkesan tidak mendukung anak bangsa untuk kemajuan riset.
Yang pasti, katanya, selagi itu masih proses, riset yang digagas mantan Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto seyogyanya bisa tetap dilanjutkan. Karena itu hak demokrasi dalam berpikir. Tidak hanya itu, Komisi VII juga kecewa dana untuk pengembangan riset ini hanya Rp11 miliar. Padahal yang dibutuhkan Rp100 miliar.
“Saya melihat pemerintah tidak serius dalam memajukan riset. Terutama mendorong adanya vaksin dari anak bangsa. Vaksin Nusantara ini sudah masuk uji klinis II tinggal masuk ke III malah dihentikan. Jangan karena kita rajin impor, terus karya anak negeri dihentikan. Kalau kaya gini kapan kita mau maju,” kata dia.
Politisi Partai Golkar ini lebih lanjut mengatakan, penghentian riset vaksin Nusantara ini juga tidak sejalan visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia Maju. “Impor ini harusnya secukupnya saja. Selebihnya pakai produk dalam negeri. Jangan keterusan impor. Memangnya kita bangsa yang tidak mampu,” kata wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Timur ini.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum secara virtual Komisi VII dengan dr.Terawan Agus Putranto , Rabu, 16 Juni 2021 siang, Ridwan Hisjam sudah mengusulkan kepada pimpinan komisi, agar seluruh anggota Komisi VII patungan untuk ikut membiayai keberlanjutan riset pengembangan vaksin Nusantara.
“Kalau memang seperti ini pemerintah tidak memperhatikan persoalan anggaran, ya saya minta Komisi VII menjadi pelopor untuk mengumpulkan dana masyarakat. Saya bilang ada 50 anggota, kita patungan Rp10 juta, jadi Rp500 juta. Sisanya kita cari lagi agar bisa sampai Rp100 miliar agar tercipta vaksin buatan anak bangsa,” katanya.
Tidak Jelas
Dokter Terawan sebelumnya mengeluhkan soal pengembangan vaksin Nusantara untuk mengatasi Covid-19, yang dihentikan sementara. Menurutnya, titik persoalannya tidak jelas, lantaran tim peneliti vaksin berbasis sel dendritik ini sudah mengikuti kaidah yang berlaku.
“Saya bingung, apa titik persoalannya. Buat kami sebagai peneliti itu merasa ndak ada persoalan. Kaidah yang kami gunakan adalah kaidah yang baru. Karena apa? Dendritic cell vaccine ini belum ada yang pernah mengerjakan untuk Covid-19,” kata Terawan pada dalam rapat virtual tersebut.
Diakui dokter berpangkat Letnan Jenderal TNI, memang proses penelitian vaksin ini mengikuti kaidah yang baru, lantaran jenisnya berbeda dibanding perkembangan vaksin lain. Untuk itu, ia berharap agar titik temu persoalan ini bisa dibicarakan dengan kepala dingin.
“Jadi tentunya harus menggunakan kaidah-kaidah yang baru yang beda, karena disuntikkan ke badan kita ya, dendritik sel kita sendiri, bukan dari orang lain, tentunya titik temu persoalan-persoalan itu bisa disepakati tergantung kapan kita bisa duduk bersama,” kata dr. Terawan Agus Putranto.
