Jumat, 1 Mei 2026
No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Nasional
  • Eksklusif
  • Feature
  • Kriminal
  • Politik
  • Sejarah
  • Olahraga
  • Entertainment
  • Opini
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Donny Maryadi Oekon.

Insentif Fiskal Bagi Industri Produk Halal Perlu Didiskusikan

27 November 2021

Nasional, 207 kata

H. Achmad Ristanto H. Achmad Ristanto
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsApp

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Donny Maryadi Oekon menilai tidak ada kata terlambat bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan industri halal.

“Negara lain memang sudah lebih dulu atau lebih cepat mengembangkan industri halal. Singapura dan Thailand yang muslimnya tidak sebanyak Indonesia misalnya, sudah lebih dulu mengembangkan industri halal. Tapi tentu tidak ada kata terlambat untuk memulai dan mengembangkan industri halal di Indonesia. Dan Saya yakin kita bisa lead dari negara-negara tetangga sekitar kita,” katanya saat mendatangi PT CPI, salah satu perusahaan yang menerapkan produk halal di Kawasan Modern Estate, Cikande, Serang, Banten, Kamis, 25 November 2021.

Oleh karena itu, kata Donny, pihaknya mendukung beberapa langkah yang diusulkan pemerintah, di antaranya penyediaan infrastruktur terpadu termasuk di dalamnya insentif fiskal bagi perusahaan produk halal, fasilitas, dan pembentukan rantai nilai halal.

“Insentif fiskal untuk produk halal salah satu jalan, karena memang ongkos distribusi kita tinggi. Kenapa fasilitas? karena memang kita tidak ada kapal khusus untuk ekspor produk halal sehingga ongkos distribusi ekspor jadi tinggi,” katanya.

Berita Lain

LDA Disepakati, SKK Migas Sebut Gas Masela Ludes Terjual

Menhan Tinjau Latsarmil ASN di Markas Korps Marinir Cilandak

Kemenimipas Bina 365 ASN Pelanggar Disiplin di Nusakambangan

BBM Nonsubsidi Naik Signifikan, Pertamina Pertahankan Harga Pertalite Rp10.000/Liter

Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendukung penuh langkah yang disusun pemerintah untuk mengembangkan industri halal bangsa kita. Meski beberapa usulan insentif fiskal dan upaya-upaya pemerintah lainnya itu tetap harus didiskusikan secara rinci ke depan, bersama Komisi VII DPR RI.

Berita Lain

Laut di sekitar pesisir Bengkong tercemar akibat aktivitas reklamasi (Dok:Akar Bhumi Indonesia)

Hari Nelayan 2026, Ancaman Iklim dan Ekspansi Industri Menekan Nelayan Kecil

8 April 2026
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus (Dok: Istimewa)

YLBHI Desak Polisi Usut Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

14 Maret 2026

IKLAN

Kalau Anda wartawan, tulislah sesuatu yang bernilai untuk dibaca. Kalau Anda bukan wartawan, kerjakanlah sesuatu yang bernilai untuk ditulis.

  • Tentang HMS
  • Redaksi
  • Perusahaan
  • Alamat
  • Pedoman

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS

No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Sumatra Utara
  • Feature
  • Eksklusif
  • Lowongan Wartawan
  • Kode Perilaku HMS

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS