Mayoritas publik Indonesia tidak setuju (tidak menghendaki) dengan perpanjangan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.
Hal tersebut sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk ‘Survei Indikator: Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024’ yang dirilis pada Minggu, 9 Januari 2022.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan dalam survei itu, sejumlah responden ditanyai terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Hasilnya, tidak ada perkembangan signifikan atas kepedulian publik terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden sejak bulan September 2021 hingga Januari 2022.
Jika melihat trennya, pada September 2021 lalu, yang setuju wacana tersebut hanya 23 persen.
“Kalau lihat data tren bulan September 2021, yang setuju perpanjangan masa jabatan presiden hanya 23 persen,” katanya dilansir galamedianews.com Minggu, 9 Januari 2022.
“Tapi seiring dengan perbaikan kondisi sekarang, yang setuju masa jabatan diperpanjang meningkat di dua survei terakhir 33,4 persen,” katanya.
Namun, saat disisir dari responden yang mengetahui wacana perpanjangan tiga periode, mayoritas menyatakan ketidaksetujuannya dengan wacana tersebut.
Sehingga disimpulkan Burhanuddin bahwa semakin publik tahu akan wacana tersebut, semakin mereka tidak mendukungnya.
“(Responden) yang tahu (wacana tiga periode) tingkat persetujuannya cenderung lebih rendah sebanyak 28,8 persen, dibandingkan yang tidak tahu 37,6 persen,” katanya.
“Jadi mohon maaf buat para pendukung pengusul usulan tiga periode, semakin masyarakat tahu usulan tersebut, semakin tidak mau mendukung,” katanya.
Survei ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan total 2020 responden dan jumlah basis sebanyak 1.220 orang tersebar secara proporsional di 34 provinsi.
Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka dengan margin of error sebanyak 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebelumnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah mencuat selama hampir satu tahun terakhir.
Bahkan, Jokowi sendiri telah menegaskan menolak wacana tersebut.
“Saya sudah bolak-balik menjawab soal itu. Lalu, mau jawab apa lagi?” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 September 2021.
Meski begitu, mantan Walikota Solo ini mengaku menghormati demokrasi yang berlangsung di Tanah Air.
Karena itu, dirinya tidak melarang pendapat dan pernyataan soal masa jabatan presiden di hadapan publik.
“Sekarang begini, ada orang yang mengusulkan. Nggak mungkin saya larang. Karena Ini bagian dari demokratisasi.”
“ Wong yang dulu bikin hashtag #2019GantiPresiden saja nggak saya larang. Masa ini saya larang orang beropini dan pendapat. Itu kan terserah mereka,” katanya.
