BATAM – Pemerintah Kota Batam terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi. Salah satunya dengan memanfaatkan perangkat Teknologi Informasi (TI) untuk menghindari kebocoran.
“Di samping itu, (Pemko) berupaya meningkatkan kemampuan SDM penghasil untuk menggali potensi pendapatan daerah di Kota Batam,” kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, di Kantor DPRD Batam, Rabu (24/8/2022).
Upaya peningkatan PAD menjadi catatan sejumlah Fraksi di DPRD Kota Batam. Amsakar menegaskan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi pada masyarakat agar kesadaran wajib pajak atau retribusi meningkat.
Selain itu, pihaknya juga terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti melakukan peningkatan infrastruktur, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan memberikan kemudahan izin usaha.
“Sehingga dapat mendorong kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga berdampak terhadap penerimaan PAD,” jelasnya.
Penerapan inovasi teknologi juga menjadi catatan serius. Terutama untuk mengoptimalkan PAD dengan penggunaan teknologi pembayaran secara digital dan pengawasan secara online.
Badan Pendapatan Daerah juga rutin mendata para pelaku usaha baru yang dapat menjadi wajib pajak daerah. Lembaga pemerintah daerah ini melakukan pengamatan langsung ke titik-titik lokasi keramaian, dalam upaya perluasan sumber potensi pendapatan yang baru,
“Juga melakukan pendalaman terhadap obyek pajak yang sudah ada demi meningkatkan penerimaan pajak daerah. Baik penagihan piutang, maupun pemeriksaan kewajaran nilai pajaknya,” katanya.
Amsakar juga tak menampik terjadinya penurunan PAD, khususnya pajak restoran, hotel, dan hiburan. Kondisi ini terjadi sejak Tahun 2020 sampai awal Tahun 2022 akibat dari pandemi covid-19.
“Hal ini dikarenakan sejak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sampai bulan Juni 2022. Banyak wajib pajak yang tutup sementara atau tutup permanen di periode tersebut,” imbuhnya.
PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak mengalami penurunan. Kendari alat rekam transaksi yang tersedia tidak kompatibel lagi, namun masih dapat dimanfaatkan untuk mengirim data transaksi.
Pemko telah membahas pengembangan teknologi alat rekam transaksi bersama Bank Riau Kepri. Dia mengungkapkan, saat ini masih dalam proses pengadaan vendor. Pihaknya akan mengganti peralatan alat yang lama dalam waktu dekat. (*)
