BATAM – Menjelang akhir tahun 2022, realisasi investasi Penanam Modal Asing (PMA) di Batam berada di angka USD 499.785.900 atau sekitar Rp 7,087 Triliun (Kurs: 15.621). Realisasi ini baru mencapai 30,8 persen dari target yang dibebankan kepada Batam.
Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTM PTSP) Provinsi Kepri, target investasi di Batam pada tahun 2022 adalah sebesar 31,617 Triliun. Terdiri dari PMA Rp 23 Triliun dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 7,617 Triliun.
Di sisi lain, mengutip laman batam.tribunnews.com pada 30 september 2022 silam, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad mengungkapkan, target realisasi investasi kota Batam adalah sekitar Rp 26 triliun. Sudirman tidak merinci pembagian target tersebut.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/ Kementerian Investasi, realisasi investasi PMA di Batam per September 2022 adalah sebesar USD 499.785.900 atau sekitar Rp 7,087 Triliun (Kurs: 15.621). Terbagi menjadi 751 proyek.
Jika membandingkan data BKPM/ Kementerian Investasi, dengan DTM PTSP Kepri, maka masih kurang Rp 15,913 Triliun realisasi investasi PMA agar Batam bisa memenuhi target. Batam hanya punya wpaktu kurang lebih sebulan kedepan untuk mengejar ketertinggalan.
Butuh Kepastian Hukum
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan strategi Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mendongkrak investasi nyatanya tidak berhasil.
Menurut kajian yang dibuat Kadin Batam, masifnya pembangunan infrastruktur di Batam ternyata tidak linier dengan peningkatan investasi.
“Ini harus menjadi catatan. Pertimbangkan kembali pembangunan insfrastruktur. Lebih baik anggarannya diarahkan ke sektor-sektor strategis lainnya, yang memang mampu mendorong daya tarik Batam sebagai kawasan investasi,” jelasnya.
Menurut Jadi, hal paling mendesak yang harus dilakukan adalah harmonisasi aturan-aturan yang ada di Batam, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Jika disharmoni aturan dan status kawasan masih terjadi di Batam, maka PMA akan cenderung menahan diri.
“Status Batam saat ini saja masih belum jelas. Batam ini statusnya Free Trade Zone (FTZ), kemudian dimasukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Bagaimana lalu lintas barang dari FTZ ke KEK? Untuk lalulintas barang dari FTZ ke FTZ saja masih banyak keluhan. Padahal sudah ada aturan integrasi kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK),” jelasnya.
Menurutnya, BP Batam harus menjadi garda terdepan pembenahan aturan-aturan berusaha di Batam. Sebagai mitra komisi VI DPR RI, kepala BP Batam dianggap selevel dengan menteri. Artinya, Kepala BP Batam dituntut mampu mengelola kebijakan pusat yang ada di Batam.
“Kalau bisa semua kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Menteri untuk Batam, dikonsolidasikan dulu oleh kepala BP Batam. Sehingga, kebijakannya bisa mendorong percepatan ekonomi di Batam,” tuturnya.
Didominasi Ekspansi
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam Rafki Rasyid mengatakan, mayoritas realisasi investasi adalah pengembangan usaha dari investor yang sudah ada di Batam sebelumnya (ekspansi). Tidak ada investor baru yang masuk yang membawa nilai investasi besar.
Menurutnya, Batam perlu melakukan pembenahan di beberapa lini. Sejumlah kebijakan harus segera diterbitkan untuk mendorong iklim investasi, terutama karena Batam akan menghadapi potensi resesi global di tahun 2023 mendatang.
“Kita tahu ada ancaman resesi di tahun 2023 sehingga kita berharap BP Batam bisa segera berbenah dan menyiapkan kebijakan untuk menghadapinya,” jelasnya.
Hal utama yang harus dibenahi adalah proses perizinan. Masih ada beberapa kendala akibat tarik menarik antara Kementerian/Lembaga tertentu di pusat dengan BP Batam.
“Kita juga menyampaikan beberapa masukan dan saran dari perusahaan anggota Apindo terkait pelayanan di BP Batam,” ungkap Rafki.
Selain itu, tarif kontainer yang masih mahal juga masih jadi kendala yang harus diperhatikan.
Masalah Visa on Arrival (VOA) juga masih dirasa memberatkan. Terutama oleh wisatawan dan pebisnis yang berkunjung hanya sehari atau dua hari ke Batam untuk meninjau ke perusahaan.
“Proses mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) ahli dari luar negeri juga masih cenderung sulit. Karena harus mengurus rekom dari BKPM/ Kementerian Investasi,” paparnya.
Sistem Costums-Excise Information System and Automation (CEISA) di Bea Cukai belum sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) terbaru. Selain itu, pengusaha masih kesulitan susahnya memasukkan bahan baku untuk industri yang berasal dari hasil hutan dan lain sebagainya.
Menurutnya, BP Batam telah berjanji untuk membawa masukan yang Apindo untuk menyampaikan kendala-kendala tersebut dalma rapat bersama Kemenko Perekonomian dan kementerian serta lembaga terkait
“Untuk dituntaskan dalam minggu ketiga November ini. Kita berharap masalahnya benar-benar tuntas sehingga tidak menjadi masalah yang berulang-ulang di Batam. Dengan begitu investor akan nyaman berinvestasi,” harapnya.
Berikan Kemudahan
Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Tjaw Hioeng mengatakan, butuh strategi-strategi khusus dalam mendatangkan Foreign Direct Investment (FDI).
Salah satunya adalah membenahi regulasi yang membuat laju pertumbuhan investasi di Batam terhambat. Batam dapat mencontoh kawasan lain di Asean, yang mempersiapkan beragam kemudahan untuk menggaet PMA.
Salah satu yang menurutnya perlu mendapat perhatian adalah masalah perizinan di BP Batam. Menurutnya, kemudahan perizinan jadi salah satu daya tarik investasi.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2021 Pasal 20 ayat (1) telah mengamanatkan Badan Pengusahaan untuk dapat menerbitkan seluruh perizinan berusaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Namun, pada praktiknya pengusaha masih harus mengurus rekomendasi, persetujuan teknis, dan deklarasi impor khususnya untuk bahan baku dan bahan penolong untuk kebutuhan industri yang masuk dalam kategori pembatasan impor.
“Salah satunya impor produk hasil kehutanan. Misalnya untuk impor kardus untuk kemasan produk. Ini membuat penerbitan perizinan berusaha oleh Badan Pengusahaan tidak maksimal dan terkesan lamban,” jelasnya.
Dia mendorong, BP Batam mendapat kewenangan yang sesuai dengan PP 41 Tahun 2021. Sehingga proses perizinan bisa cepat dan efektif.
Begitu juga dengan perizinan di bidang lingkungan khususnya untuk investasi asing dan perizinan berusaha kategori tinggi masih harus dilakukan di tingkat pusat.
Ia menyarankan bahwa khusus untuk perizinan di bidang lingkungan ini bisa dikoordinasikan melalui BP Batam, atau ada pendelegasian khusus dari kementerian terkait. Sehingga semua proses perizinan cepat terselesaikan, dan investor merasa aman dan nyaman.
Claim Kegiatan Ekonomi Lancar
Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan kegiatan ekonomi di Batam tetap berjalan lancar di tengah dinamika global saat ini. Hal tersebut disampaikan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Sudirman Saad usai melakukan kunjungan kerja kepada sejumlah perusahaan di Batam, Rabu, (9/11/2022).
“Untuk mengantisipasi perubahan atau krisis ekonomi yang kemungkinan terjadi, BP Batam perlu mendeteksi secara dini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para perusahaan yang beroperasi di Batam,” kata Sudirman melalui siaran pers yang diterima media.
Menurut Sudirman, hal itu sebagai bentuk perhatian dari pemerintah dalam mengawal investasi yang masuk. Perusahaan sangat menyambut baik upaya yang di jalankan oleh BP Batam.
Upaya BP Batam lainnya agar Batam tetap berdaya saing yakni mengawal perluasan usaha agar berjalan sesuai koridor yang telah direncanakan.
Baru-baru ini perusahaan asal Jerman yang bergerak di bidang semikonduktor kembali mengukuhkan komitmen untuk peningkatan investasi di Batam atau ekspansi usaha. perusahaan tersebut merancang sejumlah site plan, dengan total investasi infrastruktur 85 Juta EUR (IDR Rp. 1,26 Triliun).
“Sesuai instruksi bapak Kepala BP Batam Muhammad Rudi, tugas kami adalah mengawal dan memastikan investasi ini berada pada koridor yang direncanakan. Saat investasi ini jalan, maka lapangan kerja terbuka,” sebut Sudirman.
“Kami tentu sangat bersyukur dengan ekpansi ini, hal ini menunjukkan ada kepercayaan yang baik dunia investasi kepada Batam,” sebut Sudirman lagi.
Dengan ekspansi yang dilakukan, ia berharap dapat menjadi dorongan positif bagi peningkatan angka investasi di Batam, sejalan dengan upaya BP Batam yang tengah menggesa infrastruktur Batam baik dari sisi darat, laut dan perhubungan udara. (*)
