JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), La Nyalla Mahmud Mattalitti mendaftar sebagai Calon Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Ketum PSSI) di Kantor PSSI, Gelora Bung Karno (GBK) Arena, Senayan, Jakarta, Jumat (13/01/2023).
Dalam kesempatan tersebut ia yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia periode 2022-2026, didampingi Gede Widiade yang disebutnya calon Eksekutif Komite (Exco) PSSI.
Setelah menyerahkan berkas pendaftaran, langsung berbicara di hadapan media, bahwa salah satu alasannya kembali maju Ketum PSSI, karena ingin membawa PSSI bangkit seperti eranya dulu. Ia sempat menjadi Ketum PSSI pada 2015-2016, setelah sebelumnya 2013-2015 menjabat sebagai Waketum PSSI.
“Saya masih ingat sekali perjuangan PSSI mulai dari 2012 sampai 2015, yang mulai dari PSSI asli dan anggotanya palsu, kemudian saya membuat KPSI yang organisasinya palsu tapi anggotanya asli,” cerita La Nyalla.
Ia melanjutkan, namun kemudian di 2015 ada Kongres Luar Biasa (KLB) dan mendapatkan 94 dari 107 voters (pemilik suara) peserta kongres. Suara sisa untuk kandidat lain yang jumlahnya ada sembilan atau lebih.
“Pada saat saya dilantik oleh FIFA, saat itu saya juga mendapatkan surat pembekuan dari Menpora (Imam Nahrawi). Dari situlah akhirnya kami berjuang, sampai saya menang di PTUN, menang di tingkat banding dan sampai di kasasi kami menang, tapi ternyata ada kejadian luar biasa. Saya yang merasa dikriminalisasi akhirnya saya masuk di dalam tahanan, yang katanya saya korupsi dana hibah Kadin,” jelasnya.
Kepengurusan yang belum tuntas itu membuatnya merasa punya utang, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Ketum PSSI. Saat ini menjadi waktu yang tepat bagi dirinya kembali maju menjadi Ketum PSSI.
Motif kembali maju dalam kandidat ketua umum PSSI, juga untuk membuktikan bahwa akhirnya ia bisa bebas murni dari kasus hukum. Sebab semua tuduhan (yang pernah dialami) tidak terbukti. “Sampai akhirnya saya menjadi Ketua DPD RI, salah satu lembaga negara di republik ini,” ujar La Nyalla.
Menteri BUMN Menyusul
Selain La Nyalla, bakal calon Ketum PSSI yang maju lainnnya yakni, Erick Thohir yang kini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini memperlihatkan hawa menuju Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang akan digelar 16 Februari 2023 mendatang, mulai menghangat.
Erick Thohir, yang menyusul mendaftar Minggu (15/01/2023), semula disebut-sebut akan berdampingan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum). Namun, sinyalemen tersebut tidak terbukti.
Ia memastikan jika terpilih menduduki kursi ketum, maka posisi Waketum PSSI akan diserahkan kepada Ratu Tisha Destria, yang pernah menjabat Sekjen PSSI.
Pandangan Aktivis
Munculnya pemberitaan dua menteri memperebutkan posisi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI, telah memunculkan reaksi dari sejumlah pihak. Hal tersebut karena dianggap, menyalahi aturan perundang-undangan dan juga statuta PSSI sendiri.
“Dulu Letjen Edy Rahmayadi diminta mundur dari Ketua Umum PSSI, karena terpilih jadi Gubernur Sumut. Eh, kini kok malah ada menteri aktif mau mencalonkan diri jadi Ketua Umum PSSI. Apa ini gak tambah rusak?,” ujar aktivis Tionghoa yang juga pemerhati sosial politik, Lieus Sungkharisma, Minggu (15/01/2023) di Jakarta.
KLB PSSI diselenggarakan sebagai bentuk pelaksanaan salah satu rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dari akibat tragedi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan ratusan penonton dari suporter Aremania pada pertandingan Final Arema melawan Persebaya pada Sabtu (01/10/2022) malam.
Meski Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali pun sudah menegaskan, tidak ada campur tangan dan agenda terselubung dari pemerintah dalam KLB PSSI nanti, namun kabar yang beredar justru sebaliknya.
Menteri Erick Thohir sendiri saat mendaftar Calon Ketum PSSI didampingi Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi yang kini aktif di Persis Solo. Hadir juga perwakilan dari 60 voters yang disebut-sebut siap mendukung Erick Thohir. Di antaranya selebritas Rafi Achmad, Baim Wong dan Atta Halilintar.
Menurut Lieus Sungkharisma, UU di Indonesia memang tidak secara tegas melarang menteri atau pejabat negara jadi ketua cabang olahraga.
Dikatakan, membawa sepakbola Indonesia menjadi lebih baik di masa depan, bukan hanya keinginan pemerintah, tapi juga semua rakyat Indonesia. “Tapi itu tidak berarti harus menteri yang duduk jadi Ketua Umum PSSI,” tegasnya seraya menambahkan, “Masih banyak orang yang berdedikasi dan berkemampuan di negeri ini. Beri mereka kesempatan,” ungkapnya.
Menurut Lieus, dalam konteks pembinaan olahraga di Indonesia, Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) No.3 Tahun 2005 tidak melarang adanya rangkap jabatan untuk posisi Ketua Umum federasi cabang olahraga. Pasal 40 UU SKN hanya menyebutkan, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) beserta organisasi turunannya seperti KONIDA, tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan struktural dan jabatan publik.
Namun, sambung Lieus, meski UU tidak melarang, tetapi ada konsekuensi jika ketua umum rangkap jabatan. Menteri itu banyak tugasnya dan mengurus PSSI itu seharusnya bukan kerja sampingan.
Ia berharap KLB PSSI betul-betul demi menyelamatkan dan memajukan persepakbolaan nasional. “KLB harus dilaksanakan tanpa dicampuri oleh kepentingan politik apapun. KLB PSSI itu harus bisa memilih orang yang benar-benar mengerti sepakbola, berintegritas, profesional, bertanggungjawab dan bebas dari konflik kepentingan,” paparnya.
Disinggung siapa figur yang memiliki kriteria tersebut, Lieus terus terang menyebut nama La Nyalla Mattaliti salah satunya. “Ketua DPD itu, selain pernah menjabat Ketua Umum PSSI, adalah orang yang berintegritas dan profesional,” ucap Lieus Sungkharisma. (*)
