JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan memperkuat kebijakan dan upaya pengendalian inflasi dengan mendorong penguatan ketahanan pangan, akselerasi implementasi lumbung pangan, dan perluasan kerja sama antar daerah.
“Termasuk mendorong ketersediaan data pangan untuk mendukung pengendalian inflasi dan memperkuat komunikasi, juga untuk mendukung ekspektasi masyarakat,” ujar Airlangga.
Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), Senin (20/02/2023), sebagai strategi pemerintah kendalikan inflasi terutama jelang periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri, April mendatang.
Ditambahkan, pemerintah optimistis tingkat inflasi domestik pada tahun ini akan terjaga dalam kisaran 2 hingga 4 persen, dengan inflasi pangan yang terkendali pada kisaran 3 hingga 5 persen.
“Yang dibahas tadi juga [dalam rapat TPIP] terkait volatile food, utamanya di hari besar keagamaan dan secara khusus kita bicara mengenai ketersediaan beras dan target inflasi volatile food pada kisaran 3 hingga 5 persen,” terangnya dikutip dari Bisnis, Senin (20/02/2023).
Dalam upaya menjaga inflasi pada sasarannya, Airlangga menyebut pemerintah akan terus menggalakkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), bekerja sama dengan BI dan pemerintah daerah.
Selain itu, kegiatan pasar murah, kerja sama antar daerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai, replikasi modal bisnis, penguatan digitalisasi dan koordinasi, juga akan terus dilanjutkan.
“GNPIP yang terus digalakkan pemerintah terbukti telah berhasil menurunkan inflasi pangan yang sempat mencapai 11,7 persen pada 2022 menjadi 5,61 persen,” ungkapnya.
Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun untuk kementerian dan lembaga (K/L) maupun non-K/L.
“Ini merupakan momentum untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dan inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi perekonomian di 2023,” pungkas Airlangga. (*)
