Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua Kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Februari 2023, mengalami inflasi sebesar 0,47 persen (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,24 persen (mtm).
Wakil Ketua TPID Provinsi Kepri Suryono dalam keterangan resminya menyatakan, inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sejalan dengan kenaikan harga aneka sayuran seperti kangkung dan bayam, serta cabai merah yang dipengaruhi pasokan sayuran yang menurun sebagai dampak kondisi cuaca yang kurang mendukung hasil panen.
“Selain itu, terdapat kenaikan cukai rokok pada awal tahun 2023 yang berdampak pada kenaikan harga rokok kretek filter,” terangnya dalam rilis BI yang dikutip, Kamis (02/03/2023).
Lebih lanjut, tekanan inflasi juga bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang disebabkan kenaikan harga kontrak rumah, sejalan dengan pola penyesuaian harga di awal tahun.
Secara spasial, sambungnya, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,50 persen (mtm) dan 0,32 persen (mtm).
Dengan demikian, secara tahunan inflasi gabungan dua kota IHK di Provinsi Kepri tercatat sebesar 5,79 persen (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,85 persen (yoy).
“Capaian inflasi tahunan tersebut relatif lebih rendah di antara 10 provinsi di Sumatera, yakni berada di posisi kedua terendah,” sebut Suryono.
Dijelaskan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepri serta TPID Kabupaten/Kota se-Kepri, senantiasa berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi sebesar 3±1 persen (yoy).
“Sejumlah upaya telah dan terus akan dilakukan TPID untuk menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil dengan memperhatikan 4K yakni ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif, khususnya untuk komoditas bahan pangan yang rentan mengalami fluktuasi harga,” paparnya.
Sejalan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), TPID melaksanakan berbagai kegiatan antara lain pelaksanaan pasar murah menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD), penyelenggaraan capacity building TPID, serta optimalisasi sinergi program TPID melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) maupun rapat tim teknis.
Ia menambahkan, TPID juga senantiasa melaksanakan pemantauan perkembangan harga bahan pangan, monitoring ketersediaan pasokan serta memastikan distribusi bahan pangan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
“Memasuki Maret 2023, terdapat potensi meningkatnya permintaan menjelang HBKN serta tingginya curah hujan dan gelombang laut yang dapat mempengaruhi tekanan inflasi,” ungkap Suryono.
Namun demikian, kuatnya koordinasi TPID dan sinergi program GNPIP diharapkan dapat menjadi kunci menjaga stabilitas inflasi gabungan dua kota IHK di Provinsi Kepri untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan. (*)
