BATAM – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengajak elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan di Batam.
Salah satunya, dengan membantu dalam mengingatkan Badan Pengusahaan (BP) Batam, terkait pemberiaan izin pengalokasian lahan bagi sekolah.
“Kalian juga bisa ambil bagian, kalau bertemu BP Batam tolong sampaikan mengenai lahan yang layak bagi sekolah. Berilah alokasi lahan yang bagus jangan yang bermasalah atau berada di wilayah potensi bencana,” terang Ansar yang ditemui usai membuka Kampus Expo 2023 di Atrium One Mall Batam, Jumat (03/03/2023).
Hal ini disampaikannya saat ditanyakan mengenai kondisi SMA N 21 Batam di Kabil yang terancam amblas akibat potensi longsor, serta permasalahan SMK N 9 Batam di Sei Beduk yang saat ini tengah bermasalah terkait lahan dengan PT Cidi Pratama.
Terkait kedua permasalahan ini, Ansar kembali menyebut, agar BP Batam dapat memperhatikan lahan sekolah layaknya pemberian izin lahan bagi investasi atau pengusaha.
“Jangan pengusaha saja yang dapat lahan bagus, pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Seperti SMA N 21 yang [tidak bagus] dapat di tebing begitu,” ucapnya.
Terkait penanganan bagi bencana di wilayah SMA N 21 di Kabil, Ansar mengaku Pemprov Kepri akan melakukan pembangunan batu miring di lima titik rawan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp10 miliar dari dana Bangunan Tidak Terduga (BTT).
Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan BTT harus menunggu pemulihan kondisi longsor yang terjadi di beberapa titik, sehingga pembiayaan anggaran tahun 2024 akan diarahkan ke pembangunan BTT tersebut.
“Mengenai titik mana yang akan didahulukan, akan di cek terlebih dahulu oleh Dinas PU dan Disdik nantinya,” jelas Ansar.
Hal senada juga dilontarkkannya terkait SMK N 9 di Sei Beduk, yang dipastikan bahwa lahan seluas kurang lebih seluas 3000 m² yang diklaim oleh PT Cidi Pratama, merupakan milik sekolah.
“Pengalokasian Lahan (PL) sudah keluar. Tidak ada masalah lagi. Dipastikan itu milik SMK N 9 Batam,” tegasnya mengakhiri. (*)
