JAKARTA – Saat ini dunia digital tak dapat terbendung lagi, dari mulai komunikasi hingga transaksi perdagangan sekarang masuk ke ranah platform dunia maya. Untuk itu diperlukan regulasi baru guna menciptakan iklim pasar yang positif online dan ofline harus memiliki persaingan yang sehat.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo mengemukakan, pentingnya regulasi terkait transformasi digital, regulasi tersebut harus dibuat dengan lebih holistis agar perkembangan teknologi dapat menciptakan potensi ekonomi baru dan tidak menghambat perekonomian yang sudah ada.
“Payung besar regulasi tentang transformasi digital ini memang harus dibuat dengan lebih holistis dan ini sedang dikerjakan pemerintah agar perkembangan teknologi bisa–yang kita harapkan dan diharapkan oleh masyarakat–mestinya perkembangan teknologi itu bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang sudah ada, bukan menggerus ekonomi yang sudah ada,” ujar Presiden ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia 2023, yang digelar di Istana Negara Jakarta, Senin, 25 September 2023.
Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa regulasi tersebut dibuat untuk mengantisipasi pesatnya kemajuan teknologi. Selain itu, melalui regulasi transformasi digital tersebut pemerintah ingin memberikan payung hukum terhadap industri kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.
“Industri kreatif harus dipayungi. UMKM kita harus dipayungi dari terjangan dunia digital ini,” ungkap Presiden Jokowi.
Aturan Perniagaan di Medsos
Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa pemerintah, baru saja memutuskan aturan terkait perniagaan di media sosial atau social commerce di Indonesia. Presiden menyebut social commerce memberikan dampak yang besar bagi pelaku UMKM di Tanah Air akibat terlambatnya regulasi.
“Tadi baru saja kita rapat terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Besok mungkin keluar. Karena dampaknya memang sangat dahsyat sekali. Kita terlambat hanya berapa bulan saja sudah efeknya ke mana-mana,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden juga mengatakan bahwa dunia digital tidak bisa dihentikan. Bahkan, negara-negara besar juga memiliki kekhawatiran terhadap perkembangan teknologi yang begitu pesat.
“Kemarin waktu terakhir G20 di India, urusan AI (artificial intellegence) ini enam negara berbicara secara khusus mengenai AI ini. Negara-negara besar lagi. Dan saya menangkap ada ketakutan-ketakutan yang amat sangat mengenai artificial intelligence,” tutur Presiden Jokowi.
“Dan regulasinya selalu terlambat, peraturannya selalu terlambat sehingga selalu didahului oleh hal-hal yang baru. Kita belajar yang satu belum selesai sudah muncul generative artificial intelligence. Ini barang apa lagi yang satu belum kita pelajari. AI sekarang ini,” tandasnya.
Kongres Penuh Dinamika
Usai ikuti pembukaan di Jakarta, para peserta Kongres PWI 2023 kembali ke Bandung meneruskan agenda Sidang Pleno I yang dipimpin Steering Commite. Acara yang berlangsung di hotel EL kota Bandung berlangsung dengan penuh dinamika saat membahas Tata Tertib Kongres.
Utusan dari Papua dalam sidang meminta kepada pimpinan sidang, agar peserta dari provinsi hasil pemekaran yang baru pertama ikuti kongres mendapatkan hak suara yang sama. Perdebatan seru diakhiri dengan mengambil putusan melalui pemungutan suara.
Untuk itu kongres akhirnya memutuskan status peserta dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya ditingkatkan dari peninjau menjadi peserta penuh.
Kongres yang cukup demokratis juga akhirnya menghapus persyaratan calon ketua umum harus mendapat dukungan tertulis, minimal 20 persen dari jumlah PWI Provinsi. Keputusan penghapusan ini juga dilakukan melalui voting dengan hasil 20 menghapus, 18 tidak menghapus dan satu provensi abstain.
Agenda kongres Selasa, 26 September 2023 pemilihan ketua umum, setelah pada Senin malam sidang mendengar laporan pertanggungjawaban pengurus masa bakti 2018-2023 yang disampaikan Ketua Umum Atal S Depari. (*)
