JAKARTA – Ketua Komisi-I DPR, Meutya Hafid menyatakan persyaratan administrasi calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sudah lengkap. Verifikasi fisik berkas administrasi calon Panglima TNI saat ini tengah diperiksa pimpinan Komisi I DPR RI.
“Saya menyampaikan bahwa syarat administrasi calon panglima TNI sudah lengkap,” kata Meutya Hafid dalam keterangannya, Jumat, 10 November 2023.
Dikatakan, tahap verifikasi administrasi berkas secara fisik akan dilakukan pada Senin, 13 November 2023.”Kita akan periksa berkas fisik administrasi sebelum memulai fit and proper test ,” ujarnya.
Sebelumnya, Meutya Hafid mengatakan berkas administrasi yang akan diverifikasi terkait riwayat hidup, NPWP, KTP, Kartu Keluarga, LHKPN 2022, SPT Pajak 2022, dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.
Jenderal Agus Subiyanto selangkah lagi akan menapaki puncak kariernya setelah ditunjuk menjadi calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang pensiun akhir November 2023.
Ia akan menjalani fit and proper test setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengirim surat presiden (surpres) ke DPR pada akhir Oktober 2023.
Pemilu dan Papua
Dalam pada itu Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi menyatakan pihaknya bakal mendalami masalah Pemilu 2024 hingga persoalan Papua dalam fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Bagaimana kesiapan dalam menghadapi pemilu dan tentu prioritas utama penanganan masalah di Papua, masalah keamanan di Papua,” anggota Fraksi Partai Golkar ini menekankan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 10 November 2023
Terkait Papua, Bobby mengatakan pendalaman berkaitan dengan pemenuhan personel TNI di daerah otonom baru (DOB). Wilayah administrasi baru tentu memerlukan organisasi militer yang dapat menaungi kebutuhan di sana.
“Kalau dulu kan ada Kodam, Kodam itu membawahi berapa, nah ini kan sekarang apakah Kodam itu akan dibentuk Kodim-Kodim baru atau bagaimana formasinya, karena kan ada yang namanya wilayah administrasi baru, tentu ini memerlukan organisasi militer yang bisa naungi kebutuhan tersebut,” katanya. (*)
