JAKARTA – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Terpilih, Dedi Mulyadi menyatakan ada ketidakadilan dalam pembagian dana hibah organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Ia heran, bantuan yang diberikan sangat tidak proporsional. Pembagian hibah tersebut terkesan serampangan.
Hal tersebut terungkap dalam rapat bersama petinggi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Rapat membahas dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan.
Ia pun tercengang mendapat laporan anak buahnya tentang distribusi dana hibah yang bersumber dari APBD Jabar 2025.
Menurut Dedi, mengapa bantuan yang diberikan sangat tidak proporsional.
“Untuk KNPI Rp5,5 miliar, Kwartir Pramuka Rp4,8 miliar, terus yang lainnya kecil-kecil terkait kepemudaan antara Rp200-an juta,” kata mantan Bupati Purwakarta, Jabar menanggapi laporan anak buahnya dikutip dari channel Youtube pribadinya di Jakarta, Ahad, 2 Februari 2025.
KNPI Tertinggi
Ia juga merasa aneh mengapa Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendapatkan dana hibah tertinggi. Sementara dari laporan yang diterimanya, untuk Muhammadiyah malah tidak mendapatkan hibah sama sekali dari Pemprov Jabar.
“Nah kayak proporsinya, NU (menerima) Rp1,7 miliar, KNPI Rp5 miliar, Pramuka Rp4 miliar, Persis Rp500 juta, Muhammadiyah gak dapat banget,” ujar Dedi tertawa kecil seperti dilansir republika.co.id.
Ia juga menyentil Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mendapatkan hibah Rp3,1 miliar. Padahal, jika dibandingkan dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam (Persis) di Jabar, keanggotaan BKPRMI tidak ada apa-apanya.
Menurutnya, ketiga ormas Islam itu mengurus banyak sekali jamaah, namun malah mendapatkan nominal hibah sedikit.
“BKPRMI bantuan lebih tinggi dari Persis. Ini kan Persis organisasi lebih gede yang diakui kelembagaannya, dapat Rp3,1 miliar? Nanti dipikir BKPRMI bukan ormas kayak NU, Muhammadiyah, Persis, ormas Islam ya, ya kelembagaan, ya masak BKPRMI mendapat bantuan lebih (besar) dari Persis, bahkan Muhammadiyah nol, lebih tinggi dari NU,” kata Dedi heran.
Tidak Rasional
Mantan Anggota DPR RI tersebut pun mengajak Pemprov merevisi nilai hibah tersebut. Pasalnya, bantuan yang dikucurkan untuk organisasi tidak berdasarkan ketentuan yang bisa diterima akal publik.
Ia mengajak mereka yang menyusun anggaran bisa membuat bobot organisasi yang menerima hibah agar terkesan adil.
“Saya tak mengomentari, ini dari sisi rasionalitas ini tidak rasional. Dibuatlah proporsi, ormas keagamaan jumlah pemeluknya banyak, bantuannya lebih tinggi, kalau memakai bobot, hitung saja jumlah anggotanya,” katanya.
Untuk 134 Lembaga
Dalam percakapan itu, terungkap Pemprov Jabar mengalokasikan bantuan hibah kepada 134 lembaga dan organisasi yang sudah terverifikasi. Termasuk juga Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) mendapat hibah Rp9 miliar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar hanya Rp700 juta.
Dedi juga menemukan laporan, total dana hibah yang diberikan Pemprov Jabar kepada lembaga dan organisasi yang belum terverifikasi mencapai Rp151 miliar. Dia pun ingin jajarannya mengalokasikan anggaran tersebut untuk program lain yang lebih bermanfaat. (*)
