JAKARTA – Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sudewo Tri Lastiono menyatakan tidak akan berhenti atau mundur dari jabatannya. Hal itu dia sampaikan seusai berlangsung aksi massa.
“Tuntutan sudah disampaikan tadi. Kalau saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Secara demokratis jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu, semua ada mekanisme,” katanya di kantornya, Rabu, 13 Agustus 2025.
Sudewo juga merespons aksi demo yang berlangsung ricuh. Dia juga mengaku akan menjadikan kasus ini menjadi pelajaran untuknya.
Berikut pernyataan lengkap Sudewo: Saya kira sudah berhenti ya. Sudah memang lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil berada di depan, tapi terkait kayaknya bukan pendemo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai.
Ya kami bisa memahami emosi mereka, karena orang banyak tidak bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang ini sudah berjalan, ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatu.
Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena saya baru beberapa bulan menjabat sebagai Bupati Pati, masih ada yang harus kita benahi ke depan.
Komentar Pemakzulan
Sudewo lalu mengomentari soal usulan pemakzulan dirinya.
“Itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut,” ujarnya dilansir detik.com.
DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo bersamaan kericuhan yang terjadi dalam aksi demo, Rabu, 13 Agustus 2025.
Warga dalam aksinya meminta Sudewo mundur buntut sejumlah kebijakan, terutama soal kenaikan PBB meski rencana itu kini telah dibatalkan.
“Hak angket untuk Bupati karena telah sudah melanggar janji sumpah dari Bupati Pati. Dan muncul kegaduhan di Pati. Hak angket segera terpenuhi,” jelasnya.
Fiskal Lemah
Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong mengaku memahami masalah kemampuan fiskal daerah yang masih lemah. Dari total 38 provinsi, sebanyak 15 provinsi dianggap masih memiliki kemampuan fiskal yang lemah.
Sedangkan, untuk pemerintah kabupaten, dari total 416, hanya empat empat kabupaten masuk kategori kuat. Sisanya, masih dianggap lemah.
Lalu untuk 98 kota, sekitar 70 kota masih masuk kategori fiskal sangat lemah.
Bahtra mengaku terus meminta Kemendagri untuk melakukan pembinaan agar pemerintah daerah bisa lebih kreatif meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga, upaya peningkatan PAD tidak terus menerus dibebankan kepada masyarakat.
“Jadi dia harus mencari semacam cara terus kemudian bagaimana meningkatkan PAD-nya, kan banyak cara ya kan, bisa melalui mungkin bagaimana pariwisatanya ditingkatkan,” katanya.
“Kami beberapa minggu yang lalu sebelum reses itu kami juga rapat bagaimana agar BUMD-BUMD daerah itu ditingkatkan kinerjanya sehingga bisa menambah nilai plus kan, nilai tambah terhadap PAD, sehingga tidak berimbas lagi kemudian bahwa pajaknya harus dinaikkan berlipat-lipat kali dalam rangka mencari upaya agar pembiayaan kebutuhan daerah ini bisa terpenuhi. Nah itu-itu kita terus dorong,” imbuh Bahtra.
Pusat Turun Tangan
Sedangkan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Mohamad Toha meminta pemerintah pusat dan provinsi turun tangan, buntut aksi besar-besaran masyarakat yang mendesak Bupati Pati, Sudewo mundur.
Menurutnya, peran pemerintah pusat penting untuk memastikan penyelesaian masalah berjalan cepat, adil, dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog,” kata dia dalam keterangannya, Rabu, 13 Agustus 2025.
Ia mengaku memahami amarah masyarakat. Namun, menyampaikan aspirasi menurutnya terak harus dilakukan dengan tertib dan menjaga keamanan.
“Saya memahami keresahan masyarakat Pati, namun saya mengajak seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Aspirasi akan lebih kuat jika disampaikan dengan damai dan tertib,” katanya. (*)
