JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan 100 ribu tenaga kerja industri terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), imbas pembatasan pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang diumumkan produsen gas bumi. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan para investor sektor manufaktur di tanah air.
“Lebih dari 100 ribu pekerja di sektor penerima manfaat HGBT akan terdampak. Bila industri menurunkan kapasitas atau menutup pabrik, PHK tidak dapat dihindarkan,” Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief menyatakan melalui keterangan tertulis, Senin, 18 Agustus 2025.
Disebutkan, keputusan itu merupakan ‘kado’ buruk bagi sektor manufaktur nasional di tengah momentum HUT RI ke-80. “Seharusnya seluruh rakyat Indonesia, termasuk pelaku industri dapat bergembira, namun kabar pembatasan HGBT justru menimbulkan luka dan membuat industri kembali memaknai arti kemerdekaan,” tulisnya dilansir detik.com.
Menurut Febri, gas bumi memiliki peran vital, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi dalam proses produksi. Industri pupuk, kaca, keramik, baja, oleokimia, hingga sarung tangan karet, termasuk di antara penerima manfaat program HGBT yang selama ini ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden dengan harga sekitar US$6,5 per MMBTU.
“Ini yang mengherankan. Pasokan gas harga di atas US$15-17 lancar, tapi pasokan gas US$6,5 tidak lancar. Jika terjadi pengetatan, harga melonjak hingga US$15-17 per MMBTU, ini kan aneh. Mesin-mesin produksi bisa terpaksa dihentikan dan untuk menyalakan kembali butuh waktu lama serta energi dan biaya lebih besar,” jelas Febri.
Daya Saing Melemah
Selain itu, lonjakan harga gas akan mempengaruhi harga produk akhir. “Jika bahan baku naik, otomatis harga produk juga naik. Akibatnya, daya saing industri nasional melemah dan kalah bersaing dengan produk dari luar negeri,” tutur Febri.
Ia menekankan bahwa kestabilan pasokan energi merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan industri. Jika tidak terjaga, upaya pemerintah mendorong investasi dan memperkuat daya saing akan terhambat.
Febri juga mengingatkan bahwa pembatasan HGBT bertentangan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian energi, kemandirian pangan, hilirisasi industri, serta penciptaan lapangan kerja pada Asta Cita.
“Pengurangan pasokan ini akan berdampak pada ketersediaan pupuk, yang merupakan komponen strategis bagi ketahanan pangan. Industri oleokimia juga terkena imbasnya sehingga kebutuhan dalam negeri dapat terganggu,” jelasnya.
Tidak Masuk Akal
Kemenperin menilai alasan keterbatasan pasokan gas tidak masuk akal. “Kalau memang pasokan terbatas, mengapa industri masih bisa membeli gas ketika harganya melonjak hingga US$17 per MMBTU? Kalau gas harga US$6,5 pasokannya terbatas. Ini patut dipertanyakan,” ungkap Febri
Jika harga HGBT tetap dijaga di level US$6,5 per MMBTU dengan pasokan yang stabil, serta penerimaan pajak difokuskan pada produk hilir, maka target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang dicanangkan pemerintah optimis tercapai.
“Inshaa Allah, dengan kebijakan yang tepat, target pertumbuhan itu bukan hanya impian, melainkan dapat benar-benar diwujudkan,” pungkasnya. (*)
