JAKARTA – Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari tiga fraksi, dinonaktifkan pimpinan partainya, karena dianggap telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Walau tidak mengungkap langsung keputusan para pimpinan pusat partai itu, terkait timbulnya aksi massa anarkhis pada 28-30 Agustus 2025 di Jakarta dan menjalar ke daerah lain di Indonesia, dapat ditangkap nuansa kelima anggota DPR RI 2024-2029 dianggap salah satu pemicunya.
Kelima wakil rakyat yang dipecat dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta tersebut adalah, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem; Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama (Uya Kuya) – Partai Amanat Nasional (PAN); dan Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.
Mereka diberhentikan dari tugas legislasi, anggaran dan kontrol eksekutif serta memperjuangkan aspirasi rakyat, mulai Senin, 1 September 2025, setelah 10 bulan menikmati jabatan dan fasilitas negara sebagai anggota parlemen. Padahal masa jabatan mereka seharusnya baru akan berakhir pada 2029.
Diketahui para mantan anggota dewan hasil pemilihan umum 2024 itu, sebelumnya dilantik dalam sidang yang digelar di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakara 1 Oktober 2024.
Partai Pertama
NasDem menjadi partai pertama menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR. Keputusan ini diambil Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, menyikapi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
“DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem,” ujar Sekjen DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim saat membacakan surat keputusan DPP Partai NasDem, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.
Dikatakan, sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem. Sebab, perjuangan partai merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang bertumpu pada tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Namun, kata Hermawi, dalam perjalanannya mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat, khususnya Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dia menegaskan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.
“Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir akhir ini, Partai NasDem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas tewasnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya,” ujar Hermawi.
Waketum PAN
Sedangkan Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN, Viva Yoga Mauladi mengumumkan penonaktifan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR RI.
“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” katanya dalam keterangan yang dibagikan, Minggu, 31 Agustus 2025.
Ia berharap masyarakat dapat bersikap tenang menyikapi permasalahan yang terjadi. Ia ingin kepercayaan kepada Presiden Prabowo terus terjaga.
“PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji juga mengumumkan Adies Kadir yang menjabat Wakil Ketua DPR RI dinonaktifkan. Keputusan ini dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu, 31 Agustus 2025.
Ketiga pimpinan parpol tersebut juga menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini.
Mereka berharap masyarakat dapat bersikap lebih tenang menyikapi permasalahan yang terjadi. Ia ingin kepercayaan kepada Presiden Prabowo terus terjaga.
Keputusan pemecatan anggota parlemen tersebut dilakukan, sebelum Presiden Prabowo Subianto mengundang pimpinan partai politik ke istana pada Minggu, 31Agustus 2025. Selain parpol yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, juga ikut diundang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh. Kedua parpol tersebut tidak memiliki anggota kabinet dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (*)
