BATAM – Aksi unjukrasa mahasiswa di Gedung DPRD Kota Batam, Senin, 1 September 2025 siang, diterima dengan tangan terbuka sejumlah pimpinan daerah Provinsi Kepri dan Pemko Batam. Mereka pun diajak berdialog di ruang rapat serbaguna DPRD Kota Batam dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin.
Pimpinan daerah yang menerima aksi mahasiswa ini mulai dari Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafrudin, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Walikota Amsakar Achmad, Wakil Walikota Li Claudia Chandragupta, dan Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, Wakapolda Kepri Brigjen Anom Wibowo, Dandim Batam Letkol Arh Yan Eka Putra, Dankodaeral IV Laksma TNI Berkat Widjanarko, dan lainnya.
Sedangkan dari DPRD Batam hadir Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM. Hampir seluruh anggota DPRD juga hadir menyambut kedatangan mahasiswa.
“Kami mengapresiasi kedatangan adek-adek mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Kita juga sangat prihatin dengan kejadian di Jakarta serta berbagai daerah dan ikut berdukacita atas munculnya korban jiwa,” ungkap Kamaluddin.
Sementara itu para mahasiswa terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan Wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Batam, dan perwakilan mahasiswa dari beberapa universitas.
Koordinator BEM SI Kerakyatan Wilayah Sumbagut, Muryadi Agustiawan, menyampaikan rasa kecewanya karena beberapa hari menjelang aksi ini, ia menduga ada intimidasi dan intervensi.
“Kami melakukan aksi demonstrasi ini dilindungi Undang-undang. Tapi setelah saya mengantarkan surat pemberitahuan aksi ke Polres, saya mendapatkan intervensi luar biasa sampai kepada keluarga saya,” ungkap Muryadi.
Muryadi juga menyatakan bahwa pihak mahasiswa menerima dengan arif masukan agar unjuk rasa dilaksanakan di satu titik saja. Padahal aksi hari ini direncanakan digelar di Mapolda Kepri, Kantor Wali Kota Batam, dan Kantor DPRD Batam.
Terakhir, ia mengapresiasi kepada seluruh pimpinan daerah yang mau menemui mahasiswa untuk penyampaian tuntutan aksi yang mengangkat isu daerah hingga nasional. Dalam kesempatan itu, Ketua HMI Kota Batam membacakan delapan poin tuntutan mahasiswa.
Delapan Poin Tuntutan Mahasiswa
Adriansyah Saputra yang juga Ketua HMI Batam menyampaikan delapan poin tuntutan. Pertama, mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR RI.
Kedua, mahasiswa juga mendesak reformasi Polri dan mencopot Kapolri. Ketiga, mendesak pengusutan tuntas kematian Affan Kurniawan pengemudi ojek online (Ojol) yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis milik Polri saat unjuk rasa beberapa hari lalu.
Keempat, hentikan represifitas aparat kepada massa aksi di seluruh Indonesia. Kelima, bebaskan massa aksi yang ditahan. “Ada sekitar 400 bahkan lebih massa aksi yang ditahan di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Andriansyah.
Selain itu, mereka juga meminta Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad untuk mengevaluasi Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam buntut tindakan represif terhadap mahasiswa di forum konsultasi publik.
Tuntutan keenam, mahasiwa menolak RUU KUHAP. Ketujuh, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
Kedelapan, meminta pejabat publik tidak flexing di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak stabil.
Kapolda Kepri dan Wali Kota Batam ikut memberikan tanggapan atas tuntutan mahasiswa. Keduanya, mengajak mahasiswa untuk menjaga iklim kondusif mengingat Batam adalah rumah kita bersama.
Sebelumnya, Muryadi juga menyampaikan tuntutan mengenak operasional truk-truk besar yang mengakibatkan banyak lakalantas di Kota Batam. Dia meminta Pemko membatasi jam operasional truk berkenaan. Dia juga mengaku sangat memahami masukan untuk menjaga iklim kondusif di Kota Batam sebagai gerbang investasi nasional.
Pada akhir pertemuan, mahasiswa meminta Kapolda Kepri, Wagub Kepri dan Wali Kota Batam ikut menandatangani tuntutan mereka. (*)
