JAKARTA – Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN), Widodo Setiadi buka suara terkait keberadaan tanggul beton di laut Cilincing, Jakarta Utara. Struktur itu sempat viral karena disebut menghalangi akses nelayan saat melaut.
Dijelaskan, tanggul beton yang viral bukanlah pembatas laut, melainkan bagian dari pembangunan pelabuhan. Ia menepis anggapan KCN sedang membangun proyek untuk kepentingan komersial di luar rencana pemerintah.
“Kami bukan bikin pulau, lalu kami kavling-kavling, jual, bikin perumahan, tidak. Kami bikin pelabuhan, kami enggak bisa jual apa pun. Ini bukan milik kami, tapi milik pemerintah,” tegas Widodo dalam konferensi pers di Kawasan KCN Marunda, Jakarta Utara, Jumat, 12 September 2025.
Lebih lanjut ia menjelaskan, proyek pelabuhan KCN merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Proyek ini tanpa memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam konsesi yang ditandatangani, seluruh hasil pembangunan akan menjadi milik negara melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Pemerintah tidak keluar uang satu rupiah pun dalam proyek ini. Tentu proyek ini bisa menjadi percontohan di tempat-tempat lain dalam rangka menggerakkan roda ekonomi,” jelasnya.
Sudah 70 Persen
Saat ini, progres pembangunan pelabuhan sudah mencapai 70 persen. Pier 1 di sisi kiri telah rampung, Pier 2 ditargetkan selesai pada 2025, sedangkan Pier 3, yang paling banyak disorot karena adanya struktur beton, masih dalam tahap pengerjaan.
Widodo mengungkap, KCN telah mendata sekitar 700 nelayan dan 1.100 kapal kecil di Cilincing. Menurutnya, perusahaan punya tanggung jawab sosial untuk menjaga kearifan lokal dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
“Pertanyaannya, apakah akses nelayan tetap ada? Karena kalau di gambar ini, kami sudah gambarkan akan ada 800 meter dari Pelindo untuk keluar masuk nelayan. Jadi nelayan juga tidak perlu lagi menghambat air dan bisa menghindari banjir,” tutur Widodo.
Ia menambahkan KCN tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sarana terpadu bagi nelayan.
Perusahaan juga menyiapkan program penanaman bakau sepanjang kawasan proyek serta solusi agar jarak pemancingan yang semakin jauh tidak menekan penghasilan nelayan.
“Dalam pembangunan ini memang jarak tempuh pemancingan semakin jauh. Kami sedang mencarikan formula agar mata pencaharian nelayan tidak turun, minimal bisa terbantu dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Tender Resmi
Ia menambahkan KCN lahir dari hasil tender resmi yang digelar pemerintah. Dari proses itu, KCN yang berstatus swasta terpilih menjadi pemenang. Kemudian, menggandeng PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membentuk perusahaan patungan.
“Kami investor mengacu pada semua aturan main yang ditetapkan regulator. Dulu kami mengikuti tender, akhirnya kami sebagai swasta menang, lalu berkolaborasi dengan KBN sebagai BUMN membentuk anak perusahaan, yaitu KCN,” Widodo menambahkan.
Menurutnya, KBN kini memiliki 17,5 persen saham di KCN sebagai goodwill, tanpa perlu mengeluarkan modal sepeser pun. Hal ini sekaligus menjelaskan posisi KCN sebagai mitra resmi pemerintah dalam proyek strategis tersebut.
KCN menargetkan proyek pelabuhan selesai pada 2026, bertepatan dengan perayaan HUT ke-500 DKI Jakarta. Pada tahun itu, Pier 3 ditargetkan rampung bersama pembangunan jalan tol New Priok Eastern Access (NPEA) yang terhubung dengan Pelindo.
“Kami mencoba berkolaborasi. Ini yang sedang kami laksanakan. Tahun 2026 Pier 3 selesai, proyek jalan tol juga selesai. Dengan begitu, selain menopang logistik nasional, juga bisa menyerap banyak tenaga kerja,” jelas Widodo. (*)
