BATAM – Konflik antara driver online dan taksi konvensional kembali terjadi di Pelabuhan Punggur, Minggu, 14 September 2025.
Dalam sebuah video yang diterima HMS, tampak driver Maxim, yang menjemput penumpang di lobi lantai tiga pelabuhan, dihentikan oleh seorang pria berbaju merah.
“Kamu tidak bisa jemput di sini sesuai perjanjian, kecuali sudah ada izin,” ujar sopir taksi pangkalan itu.
Ketua Taksi Konvensional Telaga Punggur, Abdul Wahab, lokasi lantai tiga merupakan zona terlarang berdasarkan kesepakatan bersama yang bernotaris. Menurutnya, pihaknya hanya memberikan teguran kepada driver online.
“Tidak ada tindak kekerasan, nggak ada persekusi. Kami hanya tegur supaya jangan ambil penumpang di lantai tiga. Tapi dia ngotot bilang tidak ada larangan,” kata Abdul Wahab.
Namun, driver online tidak terima ditegur lalu memanggil rekan-rekan sesama driver online ke pelabuhan.
Menghindari situasi yang semakin memanas, pihak taksi pangkalan mendatangi Polda Kepri Kepri untuk melaporkan hal ini.
“Kami nggak pengen ribut, kami ingin ketenangan. Kami melapor ke SPKT Polda Kepri, karena sudah keberlanjutan berkali-kali, yang dilaporkan Komando,” jelas Abdul Wahab.
Ia berharap ada penegakan hukum secara tegas dari konflik ini.
Sementara, Wakil Ketua Satgas Komando Batam, Oka, menyebut ada sekitar 300 driver online yang merapat ke Pelabuhan Punggur usai mendapat notifikasi SOS dari driver Maxim berinisial BI.
Namun, mereka membubarkan diri pada pukul 15.00 WIB dan tidak mendapat kesepakatan apapun, karena supir taksi pangkalan yang terlibat konflik dengan driver BI menghilang.
Terkait kesepakatan bersama yang diminta oleh pihak taksi konvensional, Oka menerangkan kesepakatan itu terjadi pada tahun 2023.
“Kalau sesuai perjanjian 2023 itu nggak boleh disitu, bolehnya di pick up poin dekat di gerbang kampung tua, tapi kan disitu juga ditulis, ada poinnya minimal 3 bulan sekali di evaluasi, namun sampai sekarang nggak ada evaluasi,” jelas Oka kepada HMS via WhatsApp pada Minggu malam.
Menurut Oka, pelarangan bagi driver online untuk menjemput pelanggan di lobby pelabuhan merupakan tindakan premanisme.
“Saya selaku Wakasatgas Komando meminta seluruh pihak terkait untuk segera dudukkan permasalahan agar tidak ada lagi tindakan-tindakan premanisme tidak terjadi dan pelabuhan bisa kondusif,” katanya.
Ia juga mendorong digitalisasi dan monopoli harga transportasi di area pelabuhan.
