JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyampaikan keprihatinan mendalam atas pencabutan kartu liputan Istana yang dialami wartawan CNN Indonesia, usai mengajukan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 27 September 2025. Insiden ini memunculkan kekhawatiran serius terkait potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemerdekaan pers di Indonesia.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dalam keterangan resminya pada Minggu, 28 September 2025 menegaskan, bahwa tindakan pencabutan kartu liputan (pers) tersebut merupakan preseden buruk yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik, serta bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sementara itu, Pasal 4 UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi yang dijamin negara dan tidak dapat dikenakan penyensoran ataupun pelarangan penyiaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Munir mengutip Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
Tidak Proporsional
Menurutnya, pencabutan kartu liputan wartawan hanya karena mengajukan pertanyaan di luar agenda resmi presiden bukan hanya tidak proporsional, tapi juga mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik.
PWI Pusat menegaskan bahwa tugas wartawan adalah menggali informasi dan menyampaikan fakta kepada publik, termasuk dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat kritis ataupun di luar agenda formal.
Menurut Munir yang terpilih dalam Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Bekasi Jawa Barat 2025, dalam konteks demokrasi, hal tersebut adalah bagian dari kontrol sosial yang sah dan dijamin oleh undang-undang.
“Pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis seharusnya dipandang sebagai bentuk partisipasi aktif pers dalam mengawal program-program pemerintahan, bukan dianggap sebagai pelanggaran. Jika pertanyaan kritis dibungkam, maka akan ada ketakutan di kalangan jurnalis dan masyarakat luas pun kehilangan haknya atas informasi,” tambahnya.
Desakan Klarifikasi
PWI Pusat juga mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi terkait alasan pencabutan kartu liputan tersebut. Selain itu, PWI menyerukan agar dibuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan insan pers untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai fungsi dan peran pers dalam sistem demokrasi.
“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga fondasi demokrasi itu sendiri. Pemerintah seharusnya menjadi pelindung kemerdekaan pers, bukan justru membatasi ruang geraknya,” tegas Munir.
PWI juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen reformasi yang telah diperjuangkan sejak era awal demokratisasi Indonesia. Oleh karena itu, segala bentuk pembatasan, intimidasi, ataupun sanksi administratif terhadap jurnalis harus ditinjau secara cermat agar tidak melanggar hak konstitusional warga negara dan kebebasan pers.
Solidaritas Pers
Insiden ini pun memantik gelombang solidaritas dari berbagai komunitas jurnalis dan organisasi media di tanah air. Banyak pihak menilai bahwa tindakan pencabutan kartu liputan bisa menjadi bentuk pembungkaman halus terhadap kebebasan bertanya dan berekspresi, yang berpotensi menciptakan iklim kerja yang represif bagi kalangan media.
Sebagai organisasi pers tertua dan terbesar di Indonesia, PWI Pusat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebebasan pers dan melindungi anggotanya dari segala bentuk tindakan yang merugikan profesionalisme serta independensi kerja jurnalistik.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta juga mengecam pencabutan kartu liputan istana tersebut.
Melansir dari Tribunnews.com, kejadian ini bernula saat Presiden Prabowo tiba di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma pada Sabtu, 27 September 2025.
Sebagai jurnalis, wartawan CNN Indonesia berinisial DV datang dan mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo.
Pertanyaan yang dilontarkan terkait maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG).
Kabar pencabutan kartu pers ini dikonfirmasi oleh Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim.
“Berdasarkan informasi yang dihimpun AJI dan LBH Pers, Biro Istana mengambil langsung ID Istana DV di Kantor CNN pada pukul 20.00,” kata Irsyan Minggu, 28 September 2025. (*)
