JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman menindak tegas para pengecer dan distributor pupuk yang melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET) setelah pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%.
Ia menyatakan, sebanyak 190 izin usaha telah dicabut karena terbukti tidak mengikuti kebijakan tersebut.
“Hari ini kita akan mengumumkan para distributor, pengecer pupuk yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah terkait penurunan harga 20%,” kata Menteri Amran saat konferensi pers di kantornya, Jumat, 31 Oktober 2025 dilansir cnbcindonesia.com.
Dituturkan, pencabutan izin ini dilakukan usai menerima pengaduan, serta inspeksi langsung ke sejumlah daerah.
“Hari ini kita cabut izinnya yaitu 135 pengecer distributor, yang kita cabut izinnya. Yang kita temukan langsung kami sidak di beberapa tempat di Lampung, Maluku, Sulawesi, Insyaallah kami lanjutkan besok itu yang dicabut 55,” ujarnya.
“Jadi total sekarang sudah 190 pengecer, distributor kita cabut izinnya. Dan ini kita akan serahkan ke Koperasi Desa Merah Putih,” lanjutnya.
Langkah Berlanjut
Amran mengungkapkan, masih ada 101 distributor dan pengecer lainnya yang sedang dalam proses penelusuran karena alamatnya belum tercantum dengan jelas. Ia memastikan langkah tegas ini akan berlanjut untuk menegakkan aturan dan melindungi petani dari praktik curang.
“Kepada saudaraku, sahabatku, seluruh Indonesia yang terkait sektor pertanian, pengaduan kami yang pegang langsung sekarang. Kami ambil alih, kami pegang langsung, lapor Pak Amran, ‘Lapor Pak Amran’. Ini nomor aku yang pegang, ini kami yang pegang langsung dan kami langsung tindaklanjuti,” tegasnya.
Ia juga memastikan perlindungan penuh bagi masyarakat yang melapor. “Seluruh petani, kelompok petani seluruh Indonesia, silakan laporkan. Kerahasiaan bapak kami jaga. Pelapor kami jamin kerahasiaannya, kami tidak munculkan, kami tidak tampilkan di media dan di manapun,” ujarnya.
Kanal Pengaduan
Menteri Pertanian telah membuka kanal pengaduan melalui WhatsApp di nomor 082311109690, yang bisa diakses masyarakat untuk melaporkan berbagai pelanggaran di sektor pertanian.
“Boleh juga yang lain, masalah traktor, mana tahu jual beli, kemudian pupuk palsu, apa saja sektor pertanian,” ucapnya.
“Kirim pesan ke WhatsApp, tolong yang mau melapor alamat kiosnya, kemudian pupuk apa yang dinaikkan harganya, atau tidak turun 20% seperti pengumuman pemerintah. Kemudian ada penyimpangan lain, silahkan. Itu dilaporkan dengan jelas,” imbuh dia.
Amran juga menegaskan, pemerintah akan terus memerangi praktik mafia dan korupsi yang merugikan petani.
“Saatnya kita perangi mafia, korupsi, seluruh yang merugikan sektor pertanian, kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia, petani peternak Indonesia, kita harus lindungi, kita harus jaga mereka, kalau ada bermain-main kita tindak tegas,” tegasnya.
“Sekali lagi, kita perangi mafia, koruptor, bersama afiliasinya, siapa pun. Kita tidak boleh kalah, negara tidak boleh kalah, kita harus berpihak kepada petani,” sambungnya.
Lanjutan Kebijakan
Langkah pencabutan izin ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% yang diumumkan sebelumnya.
“Hari ini diumumkan atas arahan bapak Presiden. Harga pupuk turun 20% berlaku mulai hari ini. Ini berita baik bagi petani Indonesia,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2025.
“Ini adalah berita gembira, masuk tahun kedua pemerintah bapak Prabowo-Gibran. Ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah,” ujarnya.
Amran menambahkan, penurunan harga pupuk ini merupakan hasil efisiensi besar-besaran di sektor pertanian. “Karena biasanya tiap tahun atau dua tahun naik. Tapi sekarang berkat efisiensi yang digagas Presiden, turun 20%,” katanya. (*)
