JAKARTA – Di tengah deru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang semakin masif, ditandai dengan pengerahan puluhan ribu pekerja dan komitmen APBN, muncul satu pertanyaan besar, tentang nasib BUMN Tower.
Proyek ambisius ini dirancang sebagai pencakar langit tertinggi di Indonesia yang menjulang 778 meter dengan 138 lantai, dan sempat digembar-gemborkan akan menjadi ikon di IKN.
Wacana BUMN Tower seolah lenyap di tengah hilangnya Kementerian BUMN. Di sisi lain, masih ada kejelasan investasi swasta yang justru bergerak cepat.
Gagasan membangun BUMN Tower dengan ketinggian yang hampir menyamai Burj Khalifa Dubai, bangunan tertinggi di dunia, sempat menarik perhatian publik. Namun, status proyek tersebut kini berada di titik yang tidak jelas.
Inisiatif Kementerian
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan, proyek BUMN Tower adalah kebijakan inisiatif dari Kementerian BUMN pada masanya dan tidak terkait dengan anggaran APBN atau proyek yang dikelola langsung oleh Otorita IKN.
“Hingga saat ini, Otorita IKN menyatakan tidak mendengar adanya kelanjutan pembangunan menara ikonik tersebut,” ujar Basuki, Rabu, 29 Oktober 2025 dilansir Kompas.com, Minggu, 2 November 2025.
Kesenjangan antara wacana besar dan realisasi ini menjadi ironi di tengah narasi IKN yang kini sangat fokus pada kepastian, efisiensi, dan prudent spending.
Fokus pemerintah saat ini adalah, memastikan tiga pilar pembiayaan IKN berjalan tanpa kendala, jauh lebih penting daripada satu proyek gimmick pencakar langit.
Rinciannya, APBN sebesar Rp48,8 Triliun (hingga 2028) yang telah disetujui uituk mendukung pembangunan Trias Politika dan infrastruktur dasar.
KPBU senilai Rp158,72 Triliun, dengan tahap awal pembangunan delapan tower hunian ASN dan 109 rumah.
Selanjutnya Swasta Murni senilai Rp66,3 Triliun yang akan segera realisasi dengan pembangunan hotel, perkantoran, dan kawasan komersial.
Basuki menegaskan, alokasi APBN untuk IKN dalam kerangka Rp48,8 triliun yang telah disetujui didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Investasi Swasta
Meskipun BUMN Tower meredup, investasi swasta murni yang kredibel justru menunjukkan kemajuan signifikan dan sangat nyata. Proyek-proyek besar di kawasan komersial seperti milik Pakuwon Group, Vasanta Group, dan Jambu Luwuk Group, berada dalam tahap finalisasi desain untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Pembangunan direncanakan sudah mulai dilaksanakan sekitar Maret 2026,” ungkap Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso.
Demikian halnya dengan Swissbel Hotel, dan Papua Hotel yang sudah memulai land clearing dan groundbreaking.
Kepastian investasi swasta ini didorong penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang memberikan jaminan kepada investor.
Selain itu juga adanya target pemindahan 4.100 ASN pada awal tahap, serta pembangunan kompleks Trias Politika (Legislatif, Yudikatif) hingga tuntas pada 2028, menjamin populasi dan demand yang pasti di IKN.
Sikap Otorita IKN yang tidak terlalu fokus pada proyek ikonik seperti BUMN Tower mencerminkan pergeseran prioritas pada Ekosistem Berkelanjutan daripada iconic building semata. (*)
