BATAM – Komisi II DPRD Kota Batam menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait permasalahan yang dialami pelaku UMKM di Perumahan Genta I, Kecamatan Batu Aji, Rabu, 10 Desember 2025 sore. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi II, Safari Ramadhan, S.Pd.I di dampingi Muhammad Syafe’i, ST., MM, Wakil Ketua Komisi II dan beserta anggota Komisi II, Setia Putra Tarigan, KamaruddinSE., MM serta Hj. Umi Kalsum.
Rakor juga menghadirkan sejumlah instansi terkait, seperti Dinas UMKM, Dinas Perhubungan, DBMSDA, Kasat Lantas Polresta Barelang, Camat Batu Aji, serta Lurah Buliang. Selain itu, hadir pula perwakilan Forum Musyawarah Warga dan Ikatan Masyarakat UMKM Perumahan Genta I.
Rapat tersebut digelar menyusul laporan para pedagang kecil di sekitar Perumahan Genta I yang mengaku mengalami penurunan omzet signifikan bahkan menutup usaha mereka sejak adanya penutupan akses jalan di kawasan tersebut. Penutupan akses dinilai menyulitkan warga untuk mencapai lokasi para pedagang sehingga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi mereka.
Safari Ramadhan menilai pelaku UMKM ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah karna banyak yang menggantungkan penghidupan ekenomi keluarga di usaha tersebut dan mencarikan solusi ketertiban lalu lintas di daerah sekitar.
Dalam rapat, sempat terjadi perdebatan antara perwakilan pedagang dan instansi terkait. Para pelaku UMKM hanya meminta satu permohonan kepada pemerintah yakninya untuk membuka kembali akses jalan.
Sementara itu, informasi yang kita dapatkan dari Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa kawasan dimaksud sebenarnya tidak ideal untuk aktivitas UMKM karena dianggap berpotensi menimbulkan risiko keselamatan lalu lintas. Meski demikian, Komisi II bersama instansi teknis sepakat untuk mencari solusi terbaik agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Rakor ditutup dengan komitmen bersama sepakat untuk kembali membuka akses jalan dan dikarenakan OPD terkait yakninya Dinas perhubungan, bina marga dan Kasat Lantas Polresta tidak hadir, maka akan dibawa ke rapat pimpinan DPRD Kota Batam. (*)
