JAKARTA – Sektor properti Indonesia diproyeksikan akan mengalami fase eskalasi yang signifikan pada tahun 2026. Sebuah fenomena yang diyakini akan melampaui capaian performa pada tahun 2025.
Optimisme ini didasarkan pada analisis fundamental mengenai pergeseran paradigma kebijakan moneter dan fiskal, yang secara sinergis mendorong daya beli masyarakat ke titik kulminasi baru.
Managing Director Ciputra Group, Budiarsa Sastrawinata, mengungkapkan, bahwa indikator makroekonomi saat ini menunjukkan sinyal positif yang sangat kuat, di mana intervensi pemerintah dalam menstimulasi likuiditas menjadi katalisator utama bagi kebangkitan pasar hunian nasional.
“Selama ini, fokus pembangunan telah ditekankan pada sisi penawaran (supply-side), namun memasuki tahun 2026, pergeseran fokus menuju penguatan sisi permintaan (demand-side), diprediksi akan menciptakan keseimbangan pasar yang sangat menguntungkan bagi industri real estate,” tutur Budiarsa dilansir Kompas.com, Senin, 12 Januari 2026.
Salah satu faktor determinan yang menjadi tulang punggung proyeksi ini adalah, langkah strategis pemerintah dalam menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini diimplementasikan melalui penempatan dana pemerintah pada perbankan nasional yang mencapai angka estimasi agregat dari Rp201 triliun melalui instrumen penempatan dana rutin dan skema penguatan likuiditas perbankan untuk penyaluran kredit.
Sebelumnya Pemerintah telah menarik Rp75 triliun untuk dibelanjakan kembali guna mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp276 triliun yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD).
Rinciannya, masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI memperoleh Rp80 triliun, BTN Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun.
Turunkan Biaya
Menurut Budiarsa, tingginya angka penempatan dana ini bertujuan untuk menurunkan biaya dana (cost of fund) perbankan, yang secara linear akan berdampak pada penurunan suku bunga kredit, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Dampak langsung bagi masyarakat adalah meningkatnya keterjangkauan cicilan bulanan, sehingga kelompok masyarakat berpenghasilan menengah memiliki fleksibilitas finansial yang lebih besar untuk memasuki pasar properti sebagai pembeli pertama maupun investor.
Regulasi Progresif
Secara teknis, peningkatan likuiditas ini juga didukung oleh serangkaian regulasi progresif yang dirancang untuk mereduksi hambatan masuk bagi calon pembeli rumah. Pemerintah telah memperpanjang insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk rumah dengan harga tertentu, yang secara efektif memotong harga jual final secara signifikan.
Selain itu, kebijakan pelonggaran Loan to Value (LTV) yang memungkinkan uang muka atau Down Payment (DP) sebesar 0 persen masih menjadi instrumen andalan untuk menarik minat generasi milenial dan Gen Z.
Regulasi ini diperkuat dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang pagunya terus ditingkatkan menjadi Rp37,1 triliun untuk 350.000 rumah, guna menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, memastikan bahwa pertumbuhan properti tahun 2026 bersifat inklusif dan tidak hanya terkonsentrasi pada segmen mewah.
“Dampak dari kebijakan moneter ini menciptakan multiplier effect yang masif bagi perekonomian nasional,” tambah Budiarsa.
Dengan meroketnya sektor properti, lebih dari 185 industri turunan, mulai dari semen, baja, cat, hingga furnitur dan jasa konstruksi, ikut terakselerasi.
Kepastian Investasi
Budiarsa juga menekankan, peningkatan daya beli masyarakat yang dipicu oleh penempatan dana pemerintah di perbankan, juga menciptakan kepercayaan diri konsumen (consumer confidence) yang berada pada level tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Hal ini memberikan kepastian bagi pengembang besar seperti Ciputra Group untuk melakukan ekspansi agresif.
Dengan sinergi antara regulasi yang pro-pertumbuhan dan insentif fiskal yang komprehensif, sektor properti pada tahun 2026 dipastikan tidak hanya sekadar bertahan, melainkan akan menjadi lokomotif utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjadikan tahun ini sebagai tonggak sejarah baru bagi kebangkitan properti nasional,” pungkas Budiarsa. (*)
