JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintah, tidak akan melebarkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas tiga persen. Alternatifnya, pemerintah akan menjaga defisit APBN melalui efisiensi belanja operasional serta peningkatan penerimaan negara.
Hal itu disampaikan Menko usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis, 19 Maret 2026.
“Arahan Bapak Presiden yang pertama tentu terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah tiga persen,” ungkap Airlangga dilansir cnnindonesia.com.
Pernyataan senada juga disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi. Ia turut menekankan bahwa pihaknya akan menjaga defisit APBN di bawah tiga persen.
“Aman tuh, saya enggak akan nembus (defisit APBN) 3 persen dari PDB ya, defisit. Saya mah jago,” sanggah Purbaya.
Untuk itu, Bendahara Negara ini memastikan pemerintah tidak akan merilis peraturan perundang-undangan (Perpu) terkait pelebaran defisit APBN. Di mana, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan sudah menghitung berbagai kemungkinan dan memprediksi kondisi masih aman.
“Enggak (Perpu), sudah kita hitung, kita siapin semua kira-kira aman,” tegasnya seraya menekankan upaya untuk mengoptimalisasi pertumbuhan ekonomi terus berjalan, disertai anggaran yang terus mengalir, sehingga defisit berada di bawah tiga persen.
“Enggak (defisit mentok 3 persen), di sekitar 2,89-2,9 persen. Jadi dijaga di situ,” ungkap Purbaya.
Dia meyakinkan bahwa Kemenkeu sudah memiliki hitung-hitungan terkait defisit APBN tersebut. Purbaya mengklaim pihaknya masih memiliki cadangan cukup banyak, “Jadi Anda enggak usah takut,” jelasnya.
Purbaya juga mengklaim posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) saat ini berada di level aman, yakni Rp280 triliun.
Alasan Pangkas
Sementara itu Presiden Prabowo sempat mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja anggaran negara yang tidak efisien oleh pemerintahannya. Dia menegaskan bahwa efisiensi jadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi korupsi.
Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat dana sebesar Rp308 triliun. Ia meyakini, jika dana tersebut tidak segera dipotong, maka akan membuka celah korupsi.
“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak65 dipotong, ini ke arah korupsi,” jelas Prabowo, dalam keterangan resmi, Kamis, 19 Maret 2026.
Presiden juga mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara.
Ia menyebut ICOR Indonesia berada di angka level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).
Tingginya angka ICOR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain. Dengan APBN yang mendekati Rp3.700 triliun (US$230 miliar), Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30 persen atau setara US$75 miliar.
“Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau US$230 miliar. 30 persen dari itu maka US$75 miliar. Ini tidak efisien,” lanjutnya.
Prabowo menilai masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial. Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.
Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja. (*)
