Batam, HMS Times – Otoritas Imigrasi di Kota Batam mempercepat langkah pembenahan layanan di pelabuhan internasional menyusul mencuatnya dugaan pemerasan terhadap warga negara asing. Upaya ini difokuskan pada penguatan pengawasan internal serta penataan ulang prosedur operasional di lapangan.
Sebagai langkah awal, Imigrasi akan memperketat pengawasan di area pelabuhan, termasuk membatasi akses pihak luar ke kawasan steril keimigrasian. Koordinasi dengan pengelola pelabuhan juga ditingkatkan guna memastikan hanya pihak berkepentingan yang dapat memasuki area tersebut.
“Kami akan memperketat pengendalian internal dan memperbaiki standar operasional prosedur agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kepri, Ujo Sujoto, Minggu (29/3/2026).
Di lokasi yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad mengatakan, pembenahan telah mulai diterapkan sejak 26 Maret 2026. Salah satunya dengan memperketat akses masuk ke sejumlah titik di area pelabuhan yang selama ini dinilai rawan pelanggaran.
Selain itu, mekanisme pemeriksaan dokumen turut disesuaikan. Pemeriksaan lanjutan di ruang interogasi kini hanya dilakukan terhadap penumpang yang memiliki indikasi permasalahan keimigrasian, seperti dugaan penggunaan paspor atau visa tidak sah.
Di sisi lain, Imigrasi juga menyoroti tingginya beban kerja petugas sebagai faktor yang perlu dievaluasi. Setiap hari, lebih dari 7.000 penumpang dilayani di pelabuhan internasional Batam, kondisi yang dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan.
“Kami akan memastikan petugas menegakkan SOP dan secara bertahap memperbaiki aspek pelayanan,” ujar Hajar.
Hingga kini, Imigrasi masih berupaya mengumpulkan informasi tambahan terkait kasus pemerasan WN Vietnam tersebut, termasuk dengan menghubungi media yang pertama kali memberitakannya. Koordinasi juga dilakukan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura.
Imigrasi membuka ruang bagi para korban untuk memberikan keterangan secara langsung sebagai bagian dari proses klarifikasi. Permintaan maaf juga disiapkan pihak Imigrasi apabila dugaan pelanggaran terbukti.
“Jika yang bersangkutan bersedia hadir, kami akan menyampaikan permohonan maaf secara langsung, dan mengganti segala bentuk kerugian,” tegasnya.
