BATAM, HMStimes – Posisi strategis Batam di jalur pelayaran internasional kian diperkuat sebagai simpul pengawasan keamanan laut nasional. Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia meresmikan Markas Komando Zona Barat di Kota Batam sebagai pusat kendali pengawasan kawasan perairan barat Indonesia.
Peresmian dilakukan bersamaan dengan pengoperasian dua markas zona lain di wilayah tengah dan timur Indonesia. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laksdya TNI Irvansyah, hadir langsung di Batam untuk meresmikan fasilitas tersebut, Kamis.
Markas Komando Zona Barat dibangun di Desa Setokok, Kecamatan Bulang, Batam, di atas lahan sekitar 16,8 hektare. Kawasan ini menjadi markas zona terbesar yang dimiliki Bakamla di Indonesia dan dirancang sebagai pusat komando serta pengendalian operasi laut.
Laksdya TNI Irvansyah menjelaskan, keberadaan markas zona dibentuk untuk memperkuat sistem pengawasan di wilayah laut yang selama ini menghadapi tantangan pengamanan lintas batas, aktivitas ilegal, hingga kepadatan jalur pelayaran.
“Batam dipilih karena letaknya strategis dan menjadi salah satu wilayah dengan lalu lintas pelayaran paling padat. Kami berharap pusat komando ini dapat berfungsi optimal untuk pengawasan kawasan barat,” kata Laksdya TNI Irvansyah, Kamis (23/4/2026).
Keberadaan Mako Zona Barat dinilai penting karena wilayah perairan barat Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah jalur perdagangan internasional. Kawasan tersebut juga menjadi pintu masuk aktivitas pelayaran yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Selain berfungsi sebagai pusat operasi, markas tersebut dilengkapi dermaga, gedung komando, kantor syahbandar, pusat komando dan pengendalian, klinik, rumah dinas, hingga rumah susun untuk personel.
Bersamaan dengan peresmian di Batam, Bakamla juga mengoperasikan Zona Tengah yang berlokasi di Desa Kalasey I, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kawasan itu dibangun di atas lahan sekitar 7 hektare dan dilengkapi Gedung Mako John Lie serta Pos Bakamla Banjarmasin.
Sementara Zona Timur berada di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Markas seluas 0,5 hektare itu dilengkapi Gedung Mako Martha Christina Tiahahu.
“Pembagian wilayah ini dimaksudkan agar pengawasan laut lebih efektif, karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas,” ujarnya.
Laksdya TNI Irvansyah mengungkapkan, pembangunan fasilitas tidak hanya ditujukan bagi kebutuhan operasional keamanan laut, tetapi juga diharapkan memberi dampak sosial bagi masyarakat sekitar.
“Salah satu fasilitas yang dirancang terbuka ialah layanan klinik yang dapat dimanfaatkan warga di sekitar kawasan markas,” ungkapnya.
Keberadaan pusat komando baru di Batam sekaligus mempertegas peran Kepulauan Riau sebagai wilayah strategis dalam sistem keamanan maritim nasional, terutama di kawasan perairan perbatasan dan jalur perdagangan internasional.
