JAKARTA, HMStimes – Lini masa sosial media ramai setelah muncul unggahan video yang memperlihatkan struk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU PT Pertamina Patra Niaga (PPN), tertulis bahwa harga Pertalite tanpa disubsidi tembus Rp16.088 per liter.
Warganet bernama Nasar yang mengunggah video tersebut mempertanyakan, mengapa pemerintah memberikan subsidi Rp6.088/liter untuk Pertalite, bukan untuk Pertamax yang memiliki nilai oktan (RON) lebih tinggi dan saat ini harganya Rp12.300/liter.
“Akal-akalan si Bahlil [Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral] , coba saudara-saudaraku harga Pertalite nonsubsidi Rp16.088. Disubsidi pemerintah Rp6.088, harga jual Rp10.000. Jadi kalau tidak disubsidi Rp16.088. Nah pertanyaannya kenapa mesti Pertalite yang disubsidi, kenapa enggak Pertamax.
Pertamax Rp12.800, coba bayangin masa iya harga asli Pertalite lebih mahal daripada Pertamax,” ujar warganet tersebut sambil menunjukan struk pembelian BBM Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.
Dirancang Pemerintah
Menanggapi itu, Corporate Secretary PPN, Roberth MV Dumatubun menegaskan, kebijakan subsidi sudah dirancang pemerintah dengan kajian bahwa subsidi diberikan terhadap produk yang paling besar digunakan oleh masyarakat.
Oleh sebab itu, kata dia, Pertalite ditetapkan oleh pemerintah sebagai bensin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Sementara Pertamax merupakan jenis BBM umum yang tidak diberikan subsidi karena harganya mengikuti harga pasar.
Meskipun begitu Roberth menyatakan, PPN setelah berkoordinasi dengan pemerintah, memutuskan untuk menahan harga Pertamax per 1 April 2026. “Kenapa? Karena Pertamax ada untuk digunakan juga bagi masyarakat menengah yang mampu. Sementara Turbo dan lain-lain adalah untuk yang menengah ke atas,” kata Robeth dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026) dikutip bloombergtehchnoz.com
Oleh sebab itu, dia menyatakan harga keekonomian Pertamax sebenarnya akan lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi, sebesar Rp16.088 per liter.
“Harga Pertamax saat ini ada peran pemerintah di dalamnya dan juga Pertamina,” kata Roberth.
Dia mencontohkan, ketika harga Pertamax Turbo masih sekitar Rp13.100 per liter, harga Pertamax berada di Rp12.300 per liter. Dengan kata lain, ketika saat ini harga Pertamax Turbo tembus Rp19.900, seharusnya harga Pertamax berada di sekitar itu.
“Pada saat Pertamax harga Rp12.300 [per liter] maka [Pertamax] Turbo di harga Rp13.100 [per liter] selisihnya tipis,” tegas Roberth.
Harga Naik
PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga sebagian besar BBM nonsubsidi pada Senin (4/5/2026).
Hal ini dilakukan setelah perusahaan pelat merah ini, tidak melakukan penyesuaian harga bulanan pada jadwal rutin awal bulan yang dilansir Jumat (1/5/2026).
Harga Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp19.900/liter. Angka ini naik Rp500 dibandingkan dengan harga sebelumnya yang diumumkan pada 1 Mei, yaitu Rp19.400/liter.
Untuk harga BBM jenis Solar nonsubsidi, yakni Dexlite dan Pertamina Dex, sama-sama mengalami penyesuaian harga.
Harga Dexlite dipatok Rp26.000/liter, naik Rp2.400 dibandingkan dengan harga sebelumnya Rp23.600/liter di Jabodetabek.
Sementara itu, Pertamina Dex dipatok Rp27.900/liter, naik Rp4.000 dibandingkan dengan harga sebelumnya Rp23.900/liter di Jabodetabek.
Di lain sisi, harga Pertamax (RON 92) tetap Rp12.300/liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) juga tetap Rp12.900/liter.
Mekanisme Pasar
Dalam keterangannya kala itu, Roberth menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang mengikuti perkembangan harga global.
“Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada mekanisme keekonomian, dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak mentah dunia, harga produk olahan di pasar internasional, serta fluktuasi nilai tukar rupiah,” ujar Roberth dalam siaran pers, Senin (4/5/2026).
“Produk nonsubsidi pada prinsipnya mengikuti harga keekonomian dan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun sebagai BUMN yang menjalankan mandat strategis negara, Pertamina tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis semata, tetapi juga memperhatikan kondisi terkini di masyarakat, daya beli pelanggan golongan pengguna BBM Non Subsidi, serta stabilitas nasional.” (***)
