BATAM, HMStimes – Pemerintah Kota Batam mulai menghitung ulang ruang fiskalnya setelah porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melampaui ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat. Alih-alih menekan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemerintah memilih membuka opsi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pejabat struktural.
Wali Kota Amsakar Achmad mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal daerah di tengah meningkatnya porsi belanja aparatur. Menurut dia, ruang anggaran perlu dijaga agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa menambah tekanan terhadap keuangan daerah.
“Arahan pemerintah pusat tidak boleh merekrut tenaga honorer karena bisa membebani keuangan daerah. Batam sudah lama menjalankan itu,” kata Amsakar, Kamis (11/6/2026).
Amsakar menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan idealnya belanja pegawai berada pada angka maksimal 30 persen dari total APBD. Namun, kondisi di Batam saat ini telah melewati batas tersebut dan mencapai 36 persen.
“Sekarang sudah 36 persen. Tentu harus ada penyesuaian dan kebijakan yang diambil untuk mengatasi persoalan ini,” ujarnya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkot Batam memilih menjaga keberlanjutan tenaga PPPK yang telah direkrut dan bekerja di lapangan. Opsi yang diprioritaskan adalah memangkas TPP pejabat struktural, terutama pada level eselon II atau kepala organisasi perangkat daerah.
Menurut Amsakar, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan fungsi pelayanan publik yang dijalankan PPPK, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut dinilai masih membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kuat.
“Opsinya memangkas TPP,” tegasnya.
Amsakar menilai penyesuaian tunjangan pejabat lebih memungkinkan dibandingkan mengurangi pegawai yang telah aktif bekerja. Kebijakan itu juga diharapkan tidak memperberat kondisi ekonomi pegawai pada level staf.
Ia mengatakan pemerintah sengaja menghindari kebijakan yang berdampak langsung terhadap pegawai pelaksana karena sebagian besar telah memiliki tanggungan keuangan rumah tangga.
“Apa boleh buat, ini yang bisa kita lakukan. Saya sengaja tidak menyentuh staf karena sebagian dari mereka sudah punya cicilan,” tutupnya.
Langkah penyesuaian tersebut masih dalam tahap pembahasan dan disebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah tanpa mengurangi kapasitas layanan publik di Kota Batam.
